ANALISIS PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BENDA JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS PENGAJUAN KREDIT SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR: 457/PDT.G/2014/PN.SMG) - Ireina Permata Nugraha*, Rinitami Njatrijani, Aminah (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Banyak kredit mengalami kemacetan dalam pelunasannya. Untuk menjaga hubungan hukum antara bank dengan nasabah maka harus ada penyelamatan atas kredit yang bermasalah tersebut. Sebagai upaya menjaga kestabilan fungsi bank itu sendiri. Salah satunya sengketa antara PT. Bank Negara Indonesia dengan CV. Sumber Jaya motor dimana BNI melakukan lelang atas benda jaminan CV.Sumber Jaya motor. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang didapat, menunjukkan BNI melakukan penyelamatan kredit melalui 3R terlebih dahulu jika tidak ada itikad baik dari nasabah untuk melunasi hutangnya maka akan dilakukan somasi. Hingga pemberian somasi ketiga tidak kunjung ada itikad baik maka BNI melakukan lelang berdasarkan Pasal 14 UUHT melalui kekuasaan sendiri. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 457/Pdt.G/2014/PN.Smg. BNI memiliki hak preference dalam menerima pelunasan dengan menjual benda jaminan sesuai dengan UUHT. Pelaksanaan lelang dilakukan karena kreditor tidak memenuhi klasifikasi kredit yang dapat diselamatkan melelaui 3R. Lelang akan dilakukan apabila sudah ada langkah penyelamatan kredit terlebih dahulu dengan cara melayangkan peringatan kepada kreditur serta penyelamatan melalui 3R, serta melakukan cross default dan cross collateral dalam klausul perjanjian kredit dalam rangka pencegahan kredit bermasalah serta penyelesaian non litigasi antara kreditur dengan debitur.