PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI PARLEMEN MODERN DAN TERBUKA - Veronica Victoria Hardhini*, Hasyim Asy’ari, Lita Tyesta A.L.W (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Studi ini mengkaji tentang Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Parlemen modern dan Terbuka. Parlemen modern dan terbuka adalah parlemen yang membuka akses seluas luasnya pada publik untuk berpartisipasi dalam dalam proses pengambilan kebijakan. Anggota dan lembaga parlemen dituntut menjadi lebih rasional, professional, transparan, dan akuntabel.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa yang dimaksud dengan parlemen modern dan terbuka, untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai parlemen modern dan terbuka dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang tersebut dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat tersebut.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, dimana sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek permasalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai parlemen modern dan terbuka memiliki tiga indikator, yaitu: (1) transparansi informasi dibuka luas; (2) teknologi komunikasi digital digunakan optimal; (3) fungsi representasi dilaksanakan dengan baik. Dengan mengacu pada tiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah sebagai parlemen modern dan terbuka. Perlu ditingkatkan lagi peforma Lembaga DPRD sebagai wakil rakyat dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota dewan maupun staf pendukung lainnya, guna menambah pengetahuan mengenai penggunaan dan peran sosial media sebagai sarana teknologi informasi yang dapat menjadi pendorong bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat.