PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN OLEH DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA SEMARANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2008 - Aditya Nugraha Nusantara*, Untung Sri Hardjanto, Henny Juliani (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Penelitian berisi tentang penyelenggaraan pemakaman oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum, buku, literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibatasi sebagai data sekunder. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan literatur lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemakaman di Kota Semarang.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perumusan Kebijakan dilakukan melalui empat tahap yaitu: Perumusan Masalah (Defining Problem), Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah, dan Tahap Penetapan Kebijakan. Rencana Program terkait kawasan pemakaman tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pemenuhan sarana dan prasarana di bidang pelayanan pemakaman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pelaksanaan, pengelolaan, dan perawatannya dilakukan oleh UPTD Pemakaman sesuai dengan rencana dan program kerja yang disusun. Hambatan yang dialami UPTD Pemakaman dalam pelaksanaan dan pengelolaan di bidang pelayanan pemakaman menjadi salah satu hal yang di evaluasi secara rutin dan upaya mengatasinya kemudian dituangkan dalam RKPD tahun selanjutnya.