ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PROVINSI DKI JAKARTA NO. 004/A/BPSK-DKI/IX/2012 TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KETERLAMBATAN PENYELESAIAN UNIT APARTEMEN - Lintang Kusuma Wangi*, Suradi, R.Suharto (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Di luar peradilan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tujuan Penulisan ini adalah menganalisis Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta Nomor: 004/A/BPSK-DKI/IX/2012 mengenai sengketa konsumen atas pemberian ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian unit East Park Apartment, sengketa ini terjadi antara Safrodin selaku konsumen dengan PT. Cakra Sarana Persada selaku pelaku usaha dan juga mempelajari langkah-langkah BPSK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer seperti wawancara dan data sekunder, mencakup bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari buku maupun artikel.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, langkah-langkah yang ditempuh BPSK Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya dalam kasus antara Safrodin dan PT. Cakra Sarana Persada ini sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta Nomor: 004/A/BPSK-DKI/IX/2012 mengenai sengketa konsumen atas pemberian ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian apartemen juga sudah melindungi konsumen karena diputuskan dengan berbagai pertimbangan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan-aturan pendukung lainnya.