PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ROKOK TERHADAP PEMENUHAN PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI PT. DJARUM KUDUS - Rahma Mediastuti*, Henny Juliani, Solechan (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Salah satu elemen penting dalam dunia usaha adalah masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan fungsi dan tanggungjawab Negara untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam bentuk kebijakan konkret untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Oleh karena itu kebijakan perlindungan pekerja merupakan suatu kebijakan yang memang didasarkan pada kebutuhan nyata.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh, baik dari aspek hukumnya maupun realita. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian dengan penumpulan data primer serta data sekunder. Kemudian analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yaitu proses analisa data yang diperoleh dari lapangan dan dianalisa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasa rperaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mempengaruhi perkembangan kinerja pekerja/buruh di PT. DJARUM Kudus. Dalam pelaksanaan perlindungan pekerja rokok, PT. DJARUM Kudus mengalami kendala yaitu kurangnya komunikasi dan informasi dengan BPJS terkait pemberian jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Sementara itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mempunyai peran yang sangat dibutuhkan dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap pekerja rokok dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu PT. DJARUM Kudus diharapkan memperhatikan nasib dan hak-hak tenaga kerja, karena tenaga kerja adalah asset utama perusahaan yang selalu ikut aktif berperan dalam menentukan tercapai tidaknya tujuan perusahaan.