IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRES PATI - Hendricus Andrianto*, Pujiyono, Nur Rochaeti (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Anak sebagai bagian dari generasi muda berperan penting sebagai succesor suatu bangsa. Perlindungan terhadap anak harus menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan bermasyarakat. Negara memberikan alternatif yang sangat bagus untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan diversi. Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana..Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar yang digunakan dalam pelaksanaan diversi di negara Indonesia dan secara spesifik untuk mengetahui pelaksanaan diversi oleh Polres Pati serta mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dari pelaksanaan diversi serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 1) Pelaksanaan diversi di Negara Indonesia didasarkan pada dua instrumen hukum yakni instrumen hukum yang berasal dari hukum internasional dan berdasarkan pada instrumen hukum nasional. 2) Pelaksanaan diversi di Polres Pati telah berjalan sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversi, dimana setiap kasus yang melibatkan anak akan langsung diupayakan diselesaikan menggunakan proses diversi 3) Hambatan yang muncul selama proses diversi dilaksanakan terbagi menjadi tiga yakni hambatan struktural yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan diversi, hambatan substansial yang berkaitan dengan dasar peraturan pelaksanaan diversi dan hambatan yang berkaitan dengan kultur hukum masyarakat Pati,