PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp), DAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus spp) SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN SUMBER DAYA HAYATI LAUT - Zakky Fajari*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan serta untuk mengetahui permasalahan yang timbul dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kesimpulan dari penelitian hukum ini ialah Pelaksanaan Peraturan Menteritersebut diatas telah berlaku dan sudah terlaksana dari tanggal 6 Januari 2015di wilayah Indonesia. Tetapi masih ditemui adanya kendala dalam pelaksanaannya, kendalanya adalah para nelayan merasa dirugikan,karena nelayan merasa penghasilannya berkurang. Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengkaji, mensosialisasi, dan memberikan mata pencaharian alternatif yang baik untuk nelayan agar terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan isi Peraturan Menteri dengan benar.