PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PEMALANG - Lucky Cakra Ryandi*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah Untuk mengetahui tugas dan wewenang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang serta kendala-kendala yang di hadapi saat pelaksanaan otonomi daerah. Tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya sudah terdapat pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Namun. setelah berlakunya aturan mengenai Pemerintahan Daerah yang baru mengalami sedikit perubahan yaitu pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Pemalang tidak lagi menangani kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang laut serta pemanfaatan ruang laut, tetapi lebih kepada pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun di samping itu juga masih terdapat beberapa kendala seperti secara umum adanya perbedaan penafsiran dari masyarakat mengenai otonomi daerah dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melakukan otonomi daerah dan secara khusus kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan program kerja seperti program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan perikanan budidaya, bidang bina usaha dan pemasaran serta bidang pengembangan potensi kelautan.