Preferensi Pemerintah terhadap Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Malang Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) - Auliyaa Syara Diinillah; Haryo Sulistyarso (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS, 2017)
Kota Malang memiliki presentase RTH publik yang belum memenuhi proporsi minimal RTH publik 20%. Salah satu penyebabnya adalah karena Pemerintah Kota Malang memiliki kendala keterbatasan dana APBD dalam hal pembangunan RTH publik, sehingga menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Agar program CSR dari pihak swasta sesuai dengan kebutuhan pemerintah, maka diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui preferensi Pemerintah Kota Malang terhadap pengembangan RTH publik melalui program. Preferensi terhadap pengembangan RTH publik ini ditentukan dengan menggunakan teknik content analysis. Teknik ini dilakukan dengan cara mengandalkan kode-kode yang ditemukan dalam sebuah teks perekaman data selama wawancara dilakukan dengan responden penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah preferensi pemerintah terhadap pengembangan RTH publik di Kota Malang yang terbagi atas 3 aspek, yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dari aspek lingkungan adalah jenis hutan kota, taman kota, dan jalur hijau yang dapat dikembangkan pada lokasi potensial dipinggir Kota Malang dengan mempertimbangkan tematik pengembangan, fungsi ekologis, fungsi sosial budaya, fungsi edukatif dan fungsi estetika serta sesuai dengan aturan tata ruang yang berlaku. Dari aspek ekonomi maka bentuk bantuan yang dibutuhkan berupa pembangunan fisik RTH publik melalui mekanisme penyelenggaraan program CSR yang ada dan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki visi dan misi dibidang lingkungan. Dari aspek sosial maka dalam merumuskan program CSR perlu peran aktif masyarakat seperti tokoh masyarakat setempat, akademisi, komunitas serta program CSR perlu dipublikasikan sebagai wujud branding Kota Malang dan stimulasi pihak swasta lain untuk terlibat.