Analisis Pengembangan Pendidikan Wilayah Kepulauan Berbasis Transportasi Laut - I Wayan Sion; Setijopradjudo Setijopradjudo; Tri Achmadi (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS, 2012)
Faktor sosial dan fisik-geografis kepulauan menjadi masalah dalam pemerataan proses pendidikan sehingga penyediaan infrastruktur pendidikan pada pulau menjadi penting. Pendekatan metode pendidikan dan alternatif pengembangan infrastruktur dapat dilakukan dengan memanfaatkan moda transportasi laut, yaitu dengan sekolah terapung dan perahu sekolah. Hasil analisis dengan mengembangkan model skenario operasi ketika kondisi peserta konstan atau meningkat menunjukkan konsep pembangunan sekolah di darat untuk setiap wilayah membutuhkan pembiayaan terkecil yaitu Rp 4.137.190.200 atau 18,04% dengan jam pengajaran 288 jam atau 30,34% dan unit biaya Rp 17.888/pax.jam. Akan tetapi, selama periode operasi lima tahun dengan peserta menurun menunjukkan konsep pengembangan perahu sekolah dengan pembiayaan terkecil yaitu Rp 3.672/pax.jam atau 19,05% dengan jam pengajaran 225 jam atau 23,69%. Faktor jarak antar pulau dan spesifikasi teknis armada sangat berpengaruh terhadap opsi pengembangan yang dipilih. Pada penelitian ini, perahu sekolah dipilih jika jarak kurang dari 10 mile. Sedangkan, konsep sekolah terapung dipilih jika jarak wilayah operasi antara 10-40 mile. Jarak wilayah lebih dari 40 mile diperlukan depot khusus karena ratio waktu operasi lebih kecil dari waktu tempuh. Konsep pembiayaan pendidikan kepulauan yang menggunakan moda laut dapat dilakukan dengan pembagian biaya sesuai anggaran pemerintah. Secara investasi didukung dari pihak pemerintah pusat atau daerah karena anggaran yang besar. Sedangkan untuk biaya operasional bisa dilakukan oleh pemerinah kabupaten/kota karena merupakan pelaksana sekolah.