Hukum Keluarga Islam Di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama Dan Tekanan Adat) - Abdoeh, Nor Mohammad (Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, 2019)
Artikel ini menguraikan tentang perkembangan hukum keluarga Islam di Ghanameliputi persoalan aturan pernikahan, batasan umur, pencatatan perkawinan, leefe, aturan perceraian, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, dan warisan yaitu dalam lingkup aturan undang-undang, aturan adat dan aturan Mohamadian ordinance. Hukum keluarga telah diatur dalam syari’at Islam. Namun implementasinya dalam kehidupan masih membutuhkan pengembangan selaras dengan perubahan zaman, tempat, kultur dan kondisi. Adapun rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pemberlakuan hukum keluarga di Ghana? Apa tantangan dalam mewujudkan hukum keluarga di Ghana?.Hasil penelitian artikel ini ialah bahwa keberadaan hukum keluarga di negara Ghana dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan keberadaanhukum keluarga mengacu pada hukum adat, aturan undang-undang dan aturanMohammadian ordinance.This article describes the development of Islamic family law in Ghana which covers issues of marriage rules, age restrictions, registration of marriages, leefes, divorce rules, polygamy, domestic violence, and inheritance which are within the scope of the rule of law, customary rules and Mohamadian ordinance rules. Family law is regulated in Islamic law. But its implementation in life still requires development in harmony with changing times, places, and conditions. The problem of this article is: How is the enforcement of Islamic family law in Ghana? What are the challenges in realizing family law in Ghana? The results of this article are that the existence of family law in the country of Ghana is influenced by the customs and habits of the local community and this is a challenge for men to get married. Whereas the existence of family law refers to customary law, the rule of law and the rules of the Mohammadian ordinance.