ANALISIS PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI BANDAR LAMPUNG - Riandi, Frenki (Universitas Lampung)
Persoalan pornografi menjadi sebuah masalah yang besar ketika hal tersebut telah menjadi seni pertunjukan semua orang, karena pornografi terkadang atau bahkan selalu memiliki daya tarik yang luar biasa. Mungkin kalau persoalan-persoalan di sekitar pornografi ini tidak menjadi tontonan masyarakat luas secara massal, bisa jadi tidak menjadi suatu masalah. Permasalahan Penelitian adalah Bagaimana peranan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di Bandar Lampung dan apa faktor-faktor penghambat yang dihadapi aparat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di Bandar Lampung. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di Bandar Lampung adalah dengan melakukan razia penjual VCD porno bajakan dengan cara melakukan penyamaran dengan pakaian biasa layaknya seperti masyarakat pada umumnya, hal ini merupakan cara yang sudah biasa digunakan oleh Polisi untuk menemukan pelaku kejahatan beserta barang buktinya demikian juga untuk menanggulangi kejahatan pornografi di Kota Bandar Lampung. Hambatan yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam menangani kasus pornografi ini adalah kurangnya jaringan dan informasi yang didapat dan mudahnya penjual VCD porno, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, keterbatasan saran dalam menanggulangi kejahatan tersebut, dana yang dikeluarkan untuk fasilitas dan sarana penyuluhan, biaya transportasi petugas dan biaya perlengkapan petugas. Simpulan, peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di Bandar Lampung adalah dengan melakukan razia penjual VCD porno bajakan. Hambatan yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam menangani kasus pornografi ini adalah kurangnya jaringan dan informasi yang didapat dan mudahnya penjual VCD porno. Saran, bagi aparat Kepolisian diharapkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anggotanya di dalam melaksanakan tugas rutinitasnya.