Pemanfaatan Citra Satelit untuk Penentuan Daerah Operasi Keamanan Laut dari Illegal Fishing (Studi Kasus di Perairan Natuna): Utilization of Satellite Imagery for Determining Marine Security Operation Areas from Illegal Fishing (Case Study in Natuna Waters) - Surahman Surahman; Agus Iwan Santoso; Tasdik Mustika Alam; Andie Setiyoko (Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), 2015)
Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah lautan yang sangat luas dan kekayaan ikan yang luar biasa. Hal tersebut memungkinkan adanya pencurian ikan (Illegal Fishing). Sasaran dari Illegal Fishing adalah suatu area yang banyak ikannya seperti di daerah pertemuan dua massa air dengan suhu yang berbeda (thermal front). Thermal front dapat dideteksi dengan memanfaatkan citra satelit penginderaan jauh NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration-Advance Very High resolution Radiometer). Penelitian ini menggunakan citra satelit NOAA 18 untuk mendeteksi sebaran suhu permukaan laut dengan cepat dalam cakupan area yang luas . Berdasarkan sebaran suhu permukaan laut ini maka dapat ditentukan posisi titik koordinat thermal front yang dijadikan sebagai Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI). Titik koordinat ZPPI dapat dihubungkan dengan koordinat kapal ikan yang berasal Vessel Monitoring System (VMS) dan operasi kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Validasi menggunakan metode pengukuran jarak antara titik ZPPI dengan koordinat kapal ikan. Hasil penelitian membuktikan bahwa ada hubungan antara titik ZPPI dengan koordinat kapal ikan dimana jarak terjauh adalah 7 kilometer .Jarak tersebut masih di dalam cakupan radar KRI kelas parchim sejauh 40 mil atau 74,08 Km. Dengan demikian hasil tersebut bila dikaitkan dengan kemampuan jangkauan radar KRI maka titik koordinat ZPPI dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah operasi. Berdasarkan dari pembuktian ini maka titik ZPPI dapat dijadikan sebagai masukan kepada TNI AL sebagai titik rawan Illegal Fishing yang dapat digunakan dalam menentukan daerah operasi pengamanan laut dari illegal fishing.