MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH - Novi Savarianti Fahrani (Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency, 2015)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah melaksanakan manajemen untuk PPPK sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ditetapkan karena kebutuhan mendesak setelah melihat kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu tidak ada di PNS tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2013 namun dalam menganalisis penulis juga menggunakan data terbaru dan metode penelitiannya adalah Focus Group Disscussion (FGD) dan Interview dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang melatarbelakangi rekrutmen PPPK dan bagaimana manajemen PPPK di Pemerintahan Kota Banda Aceh. Dari hasil FGD dan Interview disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi rekrutmen PPPK adalah formasi CPNS yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan pegawai yang sebenarnya sehingga jumlah PNS yang masuk dan jumlah PNS yang pensiun tidak sebanding, tidak ada keinginan dalam diri PNS tersebut untuk bekerja setelah PNS yang bersangkutan melakukan penyesuaian ijasah (PI) dan PNS yang sebelumnya melakukan melakukan pekerjaan tertentu namun setelah golongan ruangnya naik maka akan memilih menduduki jabatan struktural. Sedangkan manajemen PPPK yang telah diterapkan selama ini adalah adanya rekrutmen dan seleksi yang transparan, gaji yang pasti, hak cuti dan pemberian santunan. Sehingga apabila ketentuan PPPK dalam UU ASN diterapkan maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah siap. Kata kunci: PPPK, manajemen PPPK, rekrutmen dan seleksi PPPK, UU ASN