TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJA PADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI DAERAH - Tobirin Tobirin (Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency, 2015)
Tulisan ini menganalisis implikasi dari penerapan UU ASN kaitanya dengan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keberadaaan PPPK dalam UU ASN dianggap sebagai problem solving dalam pengelolaan pegawai pemerintah non PNS. Harapanya PPPK mampu menciptakan transfer knowledge dan semangat baru dalam penyelesaian tugas-tugas pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, pemeratan dan pemersatu bangsa. Melalui kajian pustaka dan hasil penelitian yang relevan dengan pengembangan SDM aparatur di daerah, diperoleh gambaran tentang tantangan dan peluang penerapan manajemen PPPK. Diantaranya adalah kompleksitas masalah pada SDM aparatur yang berkaitan budaya organisasi, tidak adanya data base kepegawaian tidak tetap, kooptasi dan intervensi politik, tidak optimalnya proses rightsizing. Kondisi demikian menjadi tantangan sekaligus mempengaruhi pola manajemen PPPK di daerah ke depan. Oleh karenanya diperlukan manajemen yang praktis, effisien terukur dalam pengelolaan PPPK. Salah satu yang perlu dilakukan adalah manajemen berbasis kinerja dengan tingkat akuntabilitas dan responsibilitas yang tinggi dengan strategi implementasi yang berbasis pada data. Kata Kunci; akuntabilitas, kinerja, manajemen, pegawai pemerintah