KEBIJAKAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) DALAM PERSPEKTIF SOUND GOVERNANCE - Agus Nugraha (Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency, 2012)
Efektivitas penyelenggaraan seleksi CPNSD oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri, masih patut dipertanyakan. Selama paradigma pemerintahan daerah sebagai pokok permasalahannya, belum berubah. Paradigma “government” yang dominan digunakan, meletakkan kepala daerah sebagai penguasa tunggal yang menentukan pengangkatan CPNSD. Padahal di era demokrasi, globalisasi, dan maraknya ketidakpercayaan publik, sudah saatnya menerapkan paradigma “governnace”, yang berkembang menjadi good governance (GG) dan bertransformasi menjadi sound governance (SG). Dalam perpektif SG, pemerintah daerah semestinya menyadari akan berbagai keterbatasan dan beratnya tantangan global, sehingga mau berbagi kewenangan untuk membangun suatu kemitraan dengan sesama sektor publik, swasta, masyarakat sipil, dan kekuatan internasional demi menyelesaikan berbagai masalah publik. Dengan kemitraan yang dilandasi oleh saling kepercayaan, tentu kepala daerah akan sangat yakin dengan keputusan terbaik dari penyelenggara seleksi CPNSD, dan turut mengamankan keputusan tersebut dari berbagai intervensi pihak lain. Dengan kepercayaan yang tinggi, seleksi CPNSD dapat berjalan sesuai prinsip merit system dan bebas KKN, sehingga mampu melahirkan aparatur pemerintah daerah yang handal dan profesional, demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kata kunci : seleksi dan sound governance