REFORMASI KEPEGAWAIAN INDONESIA - Eko Prasojo (Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency, 2010)
Kualitas kepegawaian berkorelasi dengan kualitas birokrasi di suatu negara di mana reformasi kepegawaian adalah prasyarat mutlak untuk menjamin terselenggaranya manajemen tata pemerintahan yang profesional. Pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum reformasi pada tahun 1999 dengan menetapkan Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Reformasi dilakukan di setiap aspek kepegawaian, namun masih ada berbagai permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) permasalahan internal kepegawaian itu sendiri; (2) permasalahan eksternal yang berkaitan dengan fungsi dan profesionalisme kepegawaian. Mulai dari prinsip sistem merit yang belum diterapkan dalam proses rekrutmen. Kegagalan pemerintah melaksanakan reformasi kepegawaian melahirkan perilaku birokrat yang menyimpang dan juga kesenjangan kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab (tidak kompeten). Perbaikan secara komprehensif perlu dilakukan tidak sekedar pada domain sistem dan regulasi, namun juga pada norma dan tatanan nilai yang harus ditanamkan kepada pegawai negeri sebagai pelayan publik. Perbaikan secara komprehensif diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas dan kinerja birokrasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (budaya penyelenggara pelayanan publik). Kata kunci: Birokrasi, Reformasi.