IMBALAN BERBASIS KINERJA - Slamet Rosyadi (Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency, 2007)
Salah satu agenda reformasi pelayanan publik adalah memperbaiki gaji pegawai negeri sipil. Meskipun setiap tahunnya gaji PNS mengalami kenaikan antara 15 – 20 persen, pemerintah belum memiliki peraturan penggajian pegawai negeri sipil maupun pejabat negara yang mengaitkan antara beban kerja dan imbalan (gaji). Dengan kata lain, pemerintah belum mengembangkan strategi manajemen kinerja untuk menciptakan PNS yang produktif. Oleh karenanya, kebijakan kenaikan gaji selama ini belum efektif menciptakan iklim yang kondusif bagi produktivitas PNS. Mereka yang berkinerja baik, biasa-biasa saja maupun yang berkinerja buruk diberikan imbalan yang relatif sama.Dengan sistem penggajian semacam ini dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap semangat, etos, dan disiplin kerja PNS yang memiliki produktivitas dan disiplin yang tinggi. Permasalahan ini menunjukan urgensi mengaitkan kenaikan gaji dengan pencapaian kinerja PNS. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara imbalan dan kinerja serta implikasi imbalan berbasis kinerja sebagai dasar bagi pengembangan manajemen kompensasi PNS di masa yang akan datang.