MANAJEMEN KINERJA - Laode Rudita (Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency, 2015)
Meski bernama “kabinet kerja”, kinerja pemerintahan Jokowi-JK hingga 1 (satu) semester ini belum optimal. Belumditerapkannya manajemen kinerja mengakibatkan pemerintahan tidak didukung birokrasi yang berkinerja. Sistem penilaianprestasi kerja dalam PP 46/2011 tidak cukup untuk mendongkrak kinerja, diperlukan perencanaan kinerja, pelaksanaan, danpenilaian kinerja, serta tindak lanjut yang saling terkait. Disamping penilaian, pegawai memerlukan arahan, bimbingan, dandialog dengan pimpinan/atasan dan unit kerjanya dalam memaksimalkan kinerjanya. Diperlukan dukungan kepemimpinandalam membangun nilai-nilai positif organisasi dan penerapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.Kata kunci: kepemimpinan, nilai-nilai, penghargaan, hukuman