ANALISIS MODEL PENGHASILAN PNS DAERAH: STUDI KASUS DI PROVINSI BALI - Joko Tri Haryanto (Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency, 2016)
Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda terpenting dalam pelaksanaan reformasi secara menyeluruhdemi peningkatan kualitas pelayanan publik dari keseluruhan aparat pemerintahan dengan mengutamakan aspekpeningkatan kesejahteraan PNS/PNSD. Berdasarkan UU ASN, upaya peningkatan kesejahteraan PNS/PNSDdilakukan melalui penataan sistem penghasilan dengan tetap memperhatikan faktor profesionalitas, keadilan sertasustainable fiskal APBN/APBD. Dengan menggunakan metode goal programming dan analisis studi kasus ProvinsiBali tahun 2013, maka dapat disimpulkan alokasi belanja tidak langsung sebesar hampir 85%, sementara sisa 15%nya dialokasikan untuk belanja langsung. Selain itu alokasi belanja pegawai dapat dibagi menjadi dua cluster. Denganmembandingkan kondisi baseline dan simulasi dengan berbagai opsi diantaranya opsi 1 (50:40:10), opsi 2 (80:10:10)dan opsi 3 (50:10:40), maka dalam opsi 1 dan 3, dampak fiskal yang dihasilkan berupa kenaikan defisit APBD sebesar3%. Secara kelas jabatan, yang akan menikmati kebijakan tersebut adalah pegawai di golongan IV/E yang akan naik2,5 kali lipat, sementara pegawai golongan I/A akan mengalami penurunan. Sebaliknya jika gaji dinaikkan hingga80% sesuai dengan opsi 2, maka dampak fiskal yang dihasilkan adalah kenaikan defisit anggaran APBD hingga 10%.Kata kunci: belanja pegawai, goal programming, APBD, sustainable fiskal