ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL - Jacob Junian Endiartia (Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency, 2019)
Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka terdapat perubahan mendasar bagi pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah. Sesuai mandat oleh undang-undang tersebut, pengisian bagi jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Sementara itu tata cara pengisian jabatan administrasi -terdiri dari administrator, pengawas, dan pelaksana- diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga mengalami perubahan. Perubahan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi dan administrasi tentu diharapkan agar dapat memperbaiki kinerja birokrasi. Lemhannas RI termasuk instansi pemerintah hibrida dalam hal asal sumber daya manusia yang terdiri dari PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Perlu dilakukan analisis atas implementasi kebijakan pengisian jabatan pimpinan tinggi dan pengangkatan dalam jabatan administrasi. Hal ini bertujuan agar dapat diselami kondisi riil pelaksanaan dari kebijakan tersebut, sehingga dapat menjadi masukan kepada pemangku kepentingan terkait. Metode studi ini dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: (1) telaah peraturan perundang-undangan; (2) wawancara; (3) observasi. Hasil studi menunjukkan bahwa seluruh faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini masih belum optimal.