SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMPERNIAGAKAN SATWA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DI KALIMANTAN BARAT - NIM. A1011141129, LISA THERESIA (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2020)
Satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, keberadaan satwa merupakan penyeimbang bagi seluruh ekosistem yang ada dibumi, sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya meminimalisir pemburuan dan perdagangan satwa dilindungi secara illegal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memperniagakan satwa berdasarkan undang undang nomor 5 tahun 1990 yang tidak maksimal.Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.Hasil penelitian dan pembahasan yaitu 1) Berkaitan dengan 3 tujuan hukum, pada putusan dengan nomor perkara 1006/Pid.Sus/2017/PN Ptk dan 921/Pid.Sus/2017/PN Ptk, terkait perdagangan illegal satwa dilindungi jenis orang Utan (Pongo Pygmaeus), hakim terlibat lebih mengutamakan asas kepastian hukum yang dimana kemudian secara otomatis berbenturan dan mengesampingkan asas keadilan dan kemanfaatan. 2) Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus melihat 2 alat bukti yaitu yuridis melalui undang-undang dan non yuridis yaitu teori pendekatan keilmuan hakim, sehingga setelah ditinjau putusan dengan nomor perkara 1006/Pid.Sus/2017/PN Ptk dan 921/Pid.Sus/2017/PN Ptk yang dijatuhi tersebut, dapat dipertanggungjawabkan.3) Hasil penelitian dalam pembuktian hipotesis menyimpulkan bahwa dalam memberikan vonis hanya melihat dari fakta-fakta yang berada di pengadilan tanpa melihat dampak yang lebih besar dan luas akibat dari perbuatan pelaku.Â Â Â Kata kunci : satwa liar, perdagangan satwa liar, sanksi hukum, putusan hakim