PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG BELUM MENDAPATKAN BPKB DARI PELAKU USAHA DI KOTA PONTIANAK - NIM. A1012161195, SUGIONO (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2020)
Penelitian tentang â€œPerlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lembaga Pembiayan Yang Belum Â Mendapatkan Bpkb Dari Pelaku Usaha Di Kota Pontianakâ€, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pembiayaan yang belum mendapatkan BPKB di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum diberikannya BPKBÂ konsumen oleh lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap lembaga pembiayaan yang belum menyerahkan BPKB kendaraan bermotor yang dibeli.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pembiayaan yang belum mendapatkan BPKB di Kota Pontianak belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4 tepatnya pada point a, b dan d yaitu hak untuk merasakan kenyamanan dan mendapatkan barang yang telah dibeli. Faktor penyebab belum diberikannya BPKBÂ konsumen oleh lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor adalah dikarenakan lembaga pembiayaan merasa konsumen belum melakukan hal ini disebabkan lembaga pembiayaan tidak memberikan atau menyerahkan BPKB saat kredit berakhir setelah pembayaran berakhir, masih ada uang admisintrasi yang harus dipenuhi oleh konsumen.Â Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap lembaga pembiayaan yang belum menyerahkan BPKB kendaraan bermotor yang dibeli oleh konsumen, selalu diupayakan melalui jalan musyawarah dengan melakukan negosasi kepada pihak lembaga pembiayaan agar diperoleh jalan keluar yang baik yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak manapun.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Lembaga Pembiayaan