PERUBAHAN FUNGSI MEDIASI DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KAITANNYA DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN - Nugraha Pranadita (Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019)
Abstrak Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa penyelesaian sengketa keperdataan yang tidak berhasil â€œdimusyawarahkanâ€ hanya dapat diselesaikan di pengadilan. Adanya pemikiran tersebut tidak terlepas dari â€œbelum merakyatnyaâ€ berbagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif yang sesungguhnya sudah tersedia di masyarakat. Salah satu lembaga yang dimaksud adalah lembaga mediasi. Lembaga mediasi mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa keperdataan, Kehadiran lembaga mediasi pada kenyataannya dapat mengurangi â€œbeban kerjaâ€ lembaga peradilan. Dalam perkembangannya fungsi lembaga mediasi ini sudah mengalami perubahan dari fungsi asasinya sebagai â€œpenyelesai sengketaâ€ menjadi â€œpencegah timbulnya sengketaâ€ dengan adanya campur tangan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: sengketa, pengadilan, mediasi, dan mediator, . Abstract In peopleâ€™s daily life, the existence of a market is needed to meet the primary meeds (food). On the issue of â€œpriceâ€ and â€œshopping convenienceâ€, people have a tendency to compare between the traditional with the modern market. In fact what is meant by â€œprice comparisonâ€ here is relative because it is associated with the problem of â€œcertaintyâ€ the weight or volume of the goods themselves are sometimes not noticed by consumers. On the other hand the government has provided a means to protect the rights of consumers with the consumer protection laws that may still not have been aware of its existence by the majority of the Indonesian people. Key words: traditinal market, modern market, consumers, and price comparison