Gagasan Penyempurnaan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Parlemen Dua Kamar - Rizki Ramadani (LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi, 2020)
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Sebelum Perubahan dan Penjelasannya, kekuasaan Negara yang tertinggi ada di tangan MPR. Sejak itu telah ada pengakuan bahwa MPR merupakan Lembaga Tertinggi Negara, bahkan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Pasca Amandemen, UUD NRI Tahun 1945 resmi menganut pemisahan kekuasaan dengan ‘checks and balances’ yang lebih fungsional. Implikasinya, MPR kehilangan sebagian fungsi dan wewenangnya, dan tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Kini, bersamaan dengan munculnya wacana amandemen kelima, timbul pula pembicaraan untuk mereformulasi peran dan kelembagaan MPR. Artikel ini berupaya merespon wacana secara obyektif dengan berupaya memunculkan gagasan penyempurnaan MPR dengan pendekatan konsep parlemen dua kamar. Gagasan tersebut adalah melalui penegasan posisi kelembagaan MPR dalam sistem parlemen dua kamar dan perimbangan kekuasaan antar kamar. Abstract. Based on Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution Before the Amendment and its Elucidation, the highest state power is in the hands of the MPR. Since then there has been recognition that the MPR is the Supreme State Institution, even as the manifestation of all the people of Indonesia. After the Amendment, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia officially adopted a more functional separation of powers with more functional checks and balances, making the MPR lost the vital parts of its functions and authority, and no longer has the position of the highest state institution. Now, along with the emergence of the discourse of the fifth amendment, discussions also emerged to reform the role and institutions of the MPR. This article attempts to respond to the discourse objectively by trying to come up with the idea of ​​perfecting the MPR with the concept of a two-chamber parliamentary approach. The ideas were, through the affirmation of the institutional position of the MPR in the two-chamber parliamentary system and the balance of powers between chambers.