KEBERADAAN PERWAKILAN WILAYAH ADAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (DPRP) DALAM PERSPEKTIF KONTRAK SOSIAL DAN DALAM PERSPEKTIF REPRESENTASI DI PROVINSI PAPUA - Nelwan Ronsumbre; Mohammad Benny (Universitas Padjadjaran, 2019)
UU Otonomi khusus Papua yang diatur melalui UU No.21 Tahun 2001 telah memberikan kekhususan bagi Provinsi Papua untuk membentuk Dewan Perwakilan Wilayah Adat (DPWA) dalam kelembagaan legislatif daerah. Unsur keanggotaan DPWA adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah Provinsi Papua yang terdiri atas 5 (lima) wilayah adat yang ditentukan berdasarkan kedekatan geografis dan kesamaan rumpun suku bangsa. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan fenomena keberadaan anggota perwakilan wilayah adat (DPWA) di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam perspektif kontrak sosial menurut Thomas Hobes, John Locke dan J.J. Rousseau dan dalam perspektif representasi menurut Stuart Hall (2009). Artikel ini dikaji dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara, dari dokumen, jurnal, literature maupun sumber online yang relevan dengan objek yang diteliti. Temuan dari kajian ini adalah dijelaskan bahwa antara dewan adat, dewan perwakilan wilayah adat dan masyarakat adat sebagai tiga elemen yang melakuan perjanjian kontrak sosial. Kontrak sosial yang dilakukan sifatnya tidak tertulis (unwritten contract) sehingga legitimasi dan eksistensinya tidak kuat. Representasi keanggotaan dewan adat sudah memenuhi kriteria secara teoritik yaitu berasal dari masyarakat adat, berbicara atas masyarakat adat dan berdiri di depan masyarakat adat. Penelitian ini selanjutnya merekomendasikan perlunya membuat kontrak secara tertulis (written contract) sehingga dokumen itu mengikat setiap elemen yang melakukan perjanjian. Pada sisi lain, perlu menyesuaikan waktu seleksi anggota dewan dengan periode jabatan lembaga legislatif daerah (DPRP). .The special autonomous right of Papua as regulated in the Law No. 21/2011 has given particular rights to the region for establishing the Cultural Region Representative (DPWA) in the local legislative body. The composition of DPWA consists of the cultural community consisting of five cultural regions which are based on the proximity of geographical area and groups of tribes. The purpose of this article is to explain the phenomenon of the existence of the Dewan Adat (representative of local indigenous tribe) within the in the Papuan People's Representative Council (DPRP) in the perspective of social contracts according to Thomas Hobes, John Locke and J.J. Rousseau as well as in the perspective of representation proposed by Stuart Hall (2009). The purpose of this article is to explain the phenomenon of the existence of the Dewan Adat within the DPRP in the perspective of social contracts according to Thomas Hobes, John Locke and J.J. Rousseau and in the perspective of representation according to Stuart Hall (2009). This article is reviewed and analyzed by using qualitative methods where data is obtained through interviews, documents, journals, literature and online sources those are relevant to the object of the study. The findings of this study are explained that among the adat council, the representative council of indigenous territories and indigenous peoples as the three elements that carry out social contract agreements. The social contract carried out is made in an unwritten contract so that its legitimacy and existence are not that strong. Representation of the membership of the the Dewan Adat has theoretically met the criteria, which comes from the indegenous community, speaks on behalf of indigenous peoples and stands before indigenous peoples. This research then recommends the need to propose a written contract so that the document binds every element that makes the agreement. On the other hand, it is necessary to adjust the selection time of the board members with the term of office or tenure of the regional legislative body (DPRP).