KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM MELAKUKAN INOVASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI DAERAH - Khoirul Huda (Ilmu Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan)
Seiring dengan berlakunya undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahandaerah, banyak memberikan konsekuwensi terhadap kewenangan yang dijalankan kanoleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah urusan pemerintahan konkuren yangmenjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini juga masih ditambah dengan adanyaundang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa yang memberikan kewenangan kepadadesa untuk memperoleh akses dana dari APBN. Kewenangan yang diberikan oleh duaundang-undang diatas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salahsatu cara yang dilakukan adalah dengan pengembangan kawasan industri sebagai pusatperekonomian daerah. Penanaman modal atau investasi secara langsung di sektor riilmemiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian daerah. Selainkegiatan ini memberikan efek pengganda (multiplier) pada pertumbuhan pendapatandaerah, penanaman modal dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat dilokalitas dimana investasi tersebut ditanam. Penanaman modal yang memiliki multiplerketerkaitan tinggi dapat menghasilkan peningkatan lapangan kerja dan perkembanganindustri hilir dan industri pasokan. Seluruh rangkaian kegiatan kehadiran penanamanmodal di daerah pada akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan kemampuanwarga masyarakat dan perusahaan-perusahaan swasta daerah melakukan pembayaranpajak pada kas Pemerintahan Daerah.