PSPB dan Dekonstruksi Sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru - Naredi, Hari (Prodi. Pendidikan Sejarah FPIPS UPI dan APPS (Asosiasi peneliti dan Pendidik Sejarah), 2020)
Narasi sejarah Indonesia hadir sebagai karya ilmiah para ahli sejarah melalui proses metodologi sejarah yang dapat di pertanggungjawabkan secara akademis. Buku teks Sejarah Nasional Indonesia yang terdiri dari enam jilid menjadi salah satu rujukan utama bagi penulisan buku teks Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Penulisan buku teks PSPB tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang bersifat militeristik dan sentralistik untuk menamamkan semangat patriotisme, menanamkan nilai–nilai semangat ‘45 kepada generasi penerus bangsa mulai dari tingkat dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA). Kehadiran PSPB sebagai bagian dari pendidikan Sejarah untuk siswa SD, SMP dan SMA adalah kebijakan politis pada masa Orde Baru karena secara formal masuk dalam GBHN. Artikel ini ingin menganalisis proses dekonstruksi atas tafsir Sejarah Indonesia pada masa Orde Baru melalui kebijakan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa yang hadir dalam bentuk buku teks PSPB yang secara faktual pernah diterapkan di tingkat sekolah dasar dan menengah pada masa Orde Baru. Dekonstruksi menjadi bagian dari upaya untuk bersikap kritis menginterogasi teks secara kritis sebagai bukti dalam pertanyaan itu, bukan hanya untuk menerimanya sebagai sumber informasi. PSPB sebagai buku teks sejarah bagi siswa SD, SMP dan SMA jika dilihat dari cara pandang dekonstruksi terdapat paradigma oposisi biner didalamnya. Pandangan dekonstruksi akan menolak oposisi biner yang memiliki hierarki —terpusat mengakibatkan penyempitan makna—hanya akan menghadirkan ketunggalan makna saja dan bersifat universal. Ketunggalan makna menuju pada eksistensi metafisika kehadiran transenden. Ketunggalan makna akan menyudutkan the other (dalam teks PSPB sulit dijumpai atau bahkan tidak ada didalam teks yang membahas tentang peran masyarakat sipil, perkembangan sosialisme di Indonesia, peran Seokarno sebagai penggagas Pancasila, Proklamator Bangsa atau peran para tokoh sipil lainnya dalam upaya diplomasi). The other dalam buku teks PSPB tidak akan mendapat tempat yang layak. Kehadiran the other tidak akan pernah masuk dalam pusat makna ia hanya akan menjadi catatan pinggiran saja.