STUDI TENTANG ANAK JALANAN (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar) - Sakman Sakman (Universitas Negeri Makassar, 2016)
ABSTRAK: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran dan penjelasan mengenai (1) Karakteristik anak jalanan di Kota Makassar, (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar, (3) Strategi pemerintah kota dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. Populasi penelitian ini adalah Pejabat Dinas Sosial Kota Makassar, Pembina LSM, Satpol PP, Pengurus Panti Sosial, Bos anak jalanan, orang tua anak jalanan dan Anak jalanan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara puporsive sampling dan Accidental sampling. Penarikan sampel secara puporsive sampling digunakan untuk menentukan sampel dari : Pejabat Dinas Sosial Kota Makassar, Pembina LSM, Satpol PP, Pengurus Panti Sosial, sedangkan penarikan sampel secara Accidental sampling digunakan untuk menentukan sampel dari anak jalanan. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Karakteristik anak jalanan di Kota Makassar bervariasi ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut: asal-usul daerah anak jalanan, usia anak jalanan, aktivitas anak jalanan, latar belakang keluarga anak jalanan, kesadaran anak jalanan akan hak-haknya, faktor-faktor yang menyebabkan anak turun ke jalanan. (2) Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam pembinaan anak jalanan dapat digambarkan: dari segi subtansi hukum; Perda ini belum mengatur secara jelas dan terperinci tentang bagaimanana pemenuhan hak-hak dasar anak sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Perda ini secara subtansi lebih terfokus pada larangan pada anak jalanan untuk tidak berkeliaran di jalan; dari segi struktur hukum; kurangnya koordinasi dan kebersamaan antara instansi yang terkait dalam Pelaksanaan Perda tersebut; dari segi budaya hukum; adanya sikap apatis dari masyarakat serta kurangnya kontrol dari pihak pelaksana Perda untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Perda tersebut; dari segi sarana dan prasarana; pemerintah Kota Makassar belum memiliki fasilitas yang lengkap, serta kurangnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah kota untuk pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. (3) Starategi pemerintah kota Mengatasi Hambatan-Hambatan Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar yakni dengan bekerja sama dengan instansi/lembaga pemerintah, dan pihak swasta terkait dalam mengumpulkan anggaran untuk upaya pemenuhan hak anak jalanan. KATA KUNCI: Perda, Implementasi, Anak Jalanan