PENGATURAN SANKSI BAGI MANTAN SUAMI YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWABNYA ATAS BIAYA HIDUP DAN PENDIDIKAN TERHADAP ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN (STUDI DI KOTA PONTIANAK) - NIM. A2021171027, Dina Desrinah Bauty (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2019)
ABSTRAKTesis ini berjudul ?Pengaturan Sanksi Bagi Mantan Suami Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban dan Tanggung Jawabnya Dalam Memberikan Nafkah Atas Biaya Hidup dan Pendidikan Terhadap Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi di Kota Pontianak)?. Dalam realitanya, selama ini seorang bapak yang telah bercerai dengan istrinya sering kali mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah atas biaya hidup dan pendidikan bagi anaknya setelah perceraian, sehingga pemenuhan nafkah atas biaya hidup dan pendidikan bagi anaknya dibebankan kepada mantan istri .Memang masalah sanksi bagi mantan suami yang tidak memenuhi nafkah atas biaya hidup dan pendidikan terhadap anaknya setelah perceraian tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut penulis, hal inilah yang menyebabkan seorang bapak yang telah bercerai dengan istrinya seringkali mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah atas biaya hidup dan pendidikan terhadap anaknya. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya atas biaya hidup dan pendidikan terhadap anak setelah terjadi perceraian yaitu terjadinya pelantaran anak, (2) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istri terhadap mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya atas biaya hidup dan pendidikan terhadap anak setelah terjadi perceraian yaitu mantan istri dapat mengajukan gugatan eksekusi kepada ketua pengadilan agama (3) Sanksi seharusnya diberikan terhadap mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya atas biaya hidup dan pendidikan terhadap anak setelah terjadi perceraian yaitu sanksi perdata sanksi dengan penyitaan terhadap harta atau barang berharga yang dimiliki mantan suami setelah perceraian yang dicantumkan dalam amar putusan hakim. Metode penulisan tesis Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan sosiologis/empiris diperoleh dimana proses perceraiannya dilakukan.Kata Kunci : Kewajiban dan Tanggung Jawab, Mantan Suami, Nafkah Anak, Perceraian, Sanksi. ABSTRACTThis thesis is entitled