ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI KOTA PONTIANAK - NIM. 2021171004, IRVAN ARIYADI, SH (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2019)
ABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: ?Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Kota Pontianak? bahwa dengan diselesaikannya persoalan tindak pidana ringan berdasarkan surat edaran tersebut menyebabkan munculnya persoalan yaitu dilakukannya perbuatan berulang oleh para pelaku, karena itu tujuan penulisan ini : Untuk mengetahui dampak dari penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 terhadap penyelesaian perkara pencurian ringan diluar pengadilan sehingga terjadinya kejahatan pencurian ringan secara berulang di Kota Pontianak. Untuk mengetahui formulasi kebijakan terhadap penyelesaian perkara pencurian ringan diluar pengadilan (restorative Justisce) agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh pelaku.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis (Sosio Legal Approach). Pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang keberlakuan hukum di dalam masyarakat, termasuk keberlakuan restorative justisce dalam proses penyelesaian tindak pidana.. Pendekatan hukum yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan sosial (sosiological approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaannya mengatur tentang proses penegakan hukum tindak pidana pencurian ringan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa dampak dari penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 terhadap penyelesaian perkara pencurian ringan diluar pengadilan di Kota Pontianak tidak membuat pelaku menjadi jera atau menyesal telah melakukan perbuatannya, tetapi penyelesaian perkara di luar pengadilan ternyata membuat pelaku mengulangi kembali perbuatan yang sama dan selama kurun waktu tahun 2018 terjadi pengulangan kasus sebanyak 3 kasus di wilayah Kepolisian Resort Kota Pontianak. Bahwa formulasi kebijakan terhadap penyelesaian perkara pencurian ringan diluar pengadilan (restorative Justisce) lebih ditinjau lebih jauh lagi untuk melihat secara lugas agar pemanfatannya benar-benar untuk pelaku yang berniat untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Oleh karena itu formulasi kebijakan yang mungkin bisa dijadikan pedoman adalah dalam pembuatan kebijakan harus benar-benar dilihat sisi dari tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh pelaku.Kata Kunci : Surat Edaran, Kapolri, Penyidikan, Tindak Pidana Ringan2ABSTRACTThesis research with the title: