EFEKTIVITAS PENGAWASAN KELAUTAN DAN PERIKANAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Di Kalimantan Barat) - NIM. A2021171011, MOCHAMAD ERWIN, S.ST. PI (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2019)
ABSTRAKTesis ini membahas tentang “Efektivitas Pengawasan Kelautan Dan Perikanan Oleh Pemerintah Provinsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Kalimantan Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini adalah Bentuk dan pola pengawasan kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengingat luasnya wilayah teritorial yang harus di awasi yaitu Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal/VMS, Desentralisasi Dalam Bidang Pesisir & Pulau-Pulau Kecil, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitar, kewenangan gubernur Kalimantan Barat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Setelah tidak berlakunya lagi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, berdasarkan Pasal 27 UU 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pengelolaan sumber daya di laut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah Provinsi kewenangan mutlak sepenuhnya menjadi milik provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan sumber daya kelautan mulai dari garis pantai hingga 12 Mil kearah laut. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Sehingga Pengawasan Oleh Provinsi Kalimantan Barat Tidak Efektif Dalam Melakukan Pengawasan Kelautan Dan Perikanan yaitu Hukum dan peraturan itu sendiri, Petugas yang menegakkannya, Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut, Kebudayaan. Pemerintah daerah sebagai pengawas dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan yang ditunjuk sebagai pengawas setiap nelayan yang telah mendapatkan ijin. Hal ini penting karena guna menghindari adanya penyimpangan oleh para nelayan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan. Upaya-upaya yang telah dan seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Agar Pengawasan Kelautan Dan Perikanan dapat berjalan sebagaimana mestinya sebagai berikut :1. Seksi pengawasan dan pengelolaan sumber daya ikan mengajukan permohonan penambahan jumlah pengawas perikanan kepada Gubernur Kalimantan Barat yang selanjutnya dilantik oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia.2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mengikutkan /menugaskan Pengawas Perikanan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengawas Perikanan (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sehingga beban tugas yang dijalankan oleh Penyidik Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menjadi sedikit ringan karena dibantu oleh Pengawas Perikanan.3. Melakukan Tindakan pencegahan : Pencegahan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan para nelayan yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah yang diijinkan.4. Meningkatkan kesadaran hukum para nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di luar wilayah yang diijinkan, agar mengerti hukum untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh hukum.5. Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi secara bersama-sama mengenai penegakan hukum sehingga pada akhirnya supremasi hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Efektivitas Pengawasan, Kelautan, Perikanan, Pemerintah ABSTRACTThis thesis discusses