EFEKTIFITAS PASAL 3 AYAT (3) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TERKAIT PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK USIA 5 TAHUN SAMPAI DENGAN USIA 17 TAHUN KURANG SATU HARI DALAM RANGKA PENDATAAN, PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PUBLIK BAGI WARGA NEGARA (STUDI DI KOTA PONTIANAK) - NPM. A2021171046, Ferdita, SH (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2019)
ABSTRAKIdentitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak anak usia dibawah 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Payung hukum mengenai pedoman dan pelaksanaan penerbitan KIA diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Sebelum aturan tersebut diberlakukan, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban bahwa seorang anak berusia 0-16 tahun harus memiliki sebuah identitas tersendiri, hanya akta kelahiran sebagai identitas.Kota Pontianak sebagai salah satu wilayah yang berada dibawah Indonesia juga harus menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Pada awalnya terlihat ajakan pembuatan Kartu Identitas Anak di beberapa jalan utama di kota Pontianak, namun saat ini Kartu Identias Anak tidak seramai diawal..Masih adanya faktor yang menyebabkan pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari belum terlaksana sepenuhnya diantaranya Faktor Kurangnya SDM, faktor hukum itu sendiri (tidak ada sanksi bagi yang tidak memiliki KIA), Faktor masyarakat dan faktor sarana, (untuk saat ini diketahui bahwa operator, peralatan dan server alat dalam operasional KIA masih menumpang di server E-KTP), dan kita ketahui sendiri E-KTP sampai saat ini juga masih banyak problema sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan.Kata kunci : Anak, Kartu Identitas Anak, Pontianak dan Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)ABSTRACTOne's identity can be proven by using an identity card, but at this time in fact children under the age of 17 do not have a valid identity card nationally and are integrated with the Population Administration Information System (SIAK). It is the government's obligation to provide population identity to the entire population that applies nationally as an effort to protect and fulfill the constitutional rights of citizens. The state is established by the public (of society) of course with the aim of increasing the welfare of the community.The legal umbrella regarding guidelines and implementation of KIA issuance is regulated in the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA). Before the regulation was enacted, there was no legislation regulating the obligation that a child aged 0-16 years must have a separate identity, only a birth certificate as an identity.Pontianak City as one of the regions under Indonesia must also carry out Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards. Initially, there was an invitation to make a Child Identity Card on several main roads in Pontianak, but at this time the Children's Identity Card was not as busy as at the beginning.There are still factors that lead to the implementation of the issuance of Child Identity Cards for children aged 5 years up to the age of 17 years less one day has not been fully implemented including Factors of Lack of HR, legal factors themselves (no sanctions for those who do not have MCH), community factors and factors facilities, (for now it is known that operators, equipment and tool servers in KIA operations are still hitching on the E-KTP server), and we know that E-KTP itself is still having many problems so that it becomes an obstacle in implementation.Keywords: Children, Children's Identity Cards, Pontianak and Internal MinisterRegulation Negeri Republik Indonesia Number 2 of 2016 concerning Child Identity Card (KIA)