PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Di Kabupaten Landak) - NIM. A2021171019, BAYU SUPIANTO, S.IP (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2019)
ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, studi di Kabupaten Landak. Dalam tesis ini pendekatan metodologi penelitian menggunakan metode hukum normatif sosiologis. Pembatasan masalah dalam tesis ini adalah, yang pertama apa faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum berjalan dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Landak, yang kedua adalah upaya-upaya apa saja yang dilakukan agar pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Landak. Teori dasarÂ yang digunakan sebagai kerangka teori untuk membantu mengupas permasalahan di tesis ini adalah teori negara hukum, teori negara kesejahteraan, teori efektifitas hukum dan teori pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hasil dari penulisan tesis ini adalah pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum bisa berjalan dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Landak dikarenakan faktor-faktor seperti keadaan peraturan itu sendiri yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang belum mengatur mengenai pembiayaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi tiap-tiap daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang kecil, belum mengatur kewenangan pengukuran dan legalitas pengukuran untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta belum mengatur keselarasan antara pelaksana kegiatan dan pembiayaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, faktor personil pengukur yang juga minim ditambah dengan pola koordinasi antar instansi vertikal yakni Pemerintah Kabupaten Landak dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Landak, dan faktor-faktor penyelarasan dan sinkronisasi antara perencanaan dan pembiayaan pada masing Organisasi Perangkat Daerah terutama Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Landak. Masukan dan saran atas permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah adanya revisi atau perubahan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terutama mengenai pembiayaan untuk daerah-daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kecil, kewenangan pengukuran dan penyelarasan antara pelaksana kegiatan dan pembiayaan.Kata Kunci : Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumABSTRACTThis thesis discusses the implementation of land acquisition for development in the public interest based on Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest, study in Landak Regency. In this thesis the research methodology approach uses sociological normative legal methods. The limitation of the problem in this thesis is, firstly what are the factors that have led to the implementation of land acquisition for development in the public interest that has not gone well according to Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest in Landak District, the second is what are the efforts made so that the implementation of land acquisition for development in the public interest based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest can run well in Landak Regency. The basic theory used as a theoretical framework to help explore the issues in this thesis is the theory of the rule of law, the theory of the welfare state, the theory of legal effectiveness and the theory of land acquisition for public use. The result of writing this thesis is that the implementation of land acquisition for development in the public interest has not been able to run properly based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest in Landak District due to factors such as the state of the regulation itself namely the Law Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest that has not yet regulated the financing of land acquisition for public purposes for each region that has a small Regional Revenue Budget, has not yet regulated the measurement authority and measurement legality for land acquisition for development for public interest, and have not yet regulated the alignment between implementing activities and financing of land acquisition activities for development in the public interest, the measurement personnel factor which is also minimal coupled with the pattern of coordination between vertical agencies namely the Landak District Government and B and Land Land District National Land and the factors of alignment and synchronization between planning and financing in each Regional Apparatus Organization especially Land Land District Secretariat Section. Inputs and suggestions for problems in this thesis research are the revision or amendment to Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest, especially regarding financing for regions that have small Regional Revenue and Expenditure Budgets, measurement authority and alignment between implementing activities and financing.Keywords: Land Procurement for Development in the Public Interest