KEBIJAKAN HUKUM DALAM HAL PROSES PENITIPAN TERDAKWA OLEH JPU KEPADA STASIUN PSDKP PONTIANAK DALAM MENUNGGU PROSES PUTUSAN INKRACHT TINDAK PIDANA PERIKANAN BERDASARKAN UU NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN - NIM. A2021171002, NUR ILHAM, S.Pi (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2019)
ABSTRAKTesis ini membahas penanganan awak kapal warga negara asing (WNA) yang menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yang sedang menunggu putusan inkracht dan karena mereka tidak boleh ditahan/dipenjara sesuai Pasal 102 UU Perikanan maka sementara ini ditampung di Tempat Penampungan Sementara (TPS) awak kapal WNA di Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak (Stasiun PSDKP Pontianak) bahkan ada awak kapal WNA yang ditampung di TPS milik Stasiun PSDKP Pontianak sudah selama ± 3 (tiga) tahun karena masih menunggu proses kasasi. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu diambil kebijakan hukum seperti memberikan hukuman kurungan sebagai hukuman pengganti denda, memberikan denda yang disesuaikan dengan kemampuan membayar si terdakwa, menyamakan persepsi antar sesama aparat penegak hukum terkait Pasal 102 UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 73 UNCLOS, dan dalam putusan hakim sebaiknya mencantumkan hukuman subsidair kurungan apabila si terdakwa tidak mampu membayar denda yang ditetapkan dalam putusan. Selain itu, sebaiknya awak kapal WNA yang sedang menunggu proses putusan kasasi selesai diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi dan perlu ada formulasi khusus dalam penanganan awak kapal WNA pelaku TPP di ZEEI yang bisa memberikan efek jera sehingga mereka (awak kapal WNA asing) takut untuk mengulang perbuatan melakukan pencurian ikan di WPPNRI.Kata Kunci : Penanganan awak kapal perikanan asing, tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI ABSTRACThis thesis discuss handling of ship's crew of foreign nationals who are suspected of committing criminal offenses in the South China Sea Exclusive Economy Zone (Indonesian Economic Zone) that are awaiting the decision to interact and because they are not allowed to be detained or imprisoned in accordance with Article 102 of the Fisheries Act, they are temporarily housed in temporary shelters for crew members foreigners at Pontianak's marine and fisheries resource monitoring station. At the temporary shelters, there is even a crew of foreigners who are being accommodated for more than three years because they are still waiting for the cassation process. In writing this thesis, the writer uses normative juridical legal research methods, namely the method used in legal research conducted by examining the literatures.The results of this study are that to resolve the problem, it is necessary to take legal policies such as providing a sentence of imprisonment as a substitute for a fine, giving a fine in accordance with the defendant's ability to pay, equating perceptions among fellow of law enforcement officials related to article 102 of the 45 year law 2009 concerning amendment to law number 31 of 2004 concerning fisheries and article 73 of UNCLOS, and in the decision of the judge, it is better to include a sentence of sub-sidair confinement if the defendant is unable to pay the fine specified in the decision. in addition, foreign vessel crews who are waiting for the cassation decision process will be handed over to the immigration detention house and there needs to be special formulation in handling the crew of foreigners who are TPP actors in Indonesia Exensive Economic Zone who can provide a deterrent effect. Therefore, the crew members of foreign citizens are afraid to repeat the act of stealing fish in WPPNR!Keywords: Handling of Foreign Fishing Vessel Crews, Fisheries Criminal Acts in the Indonesian Exclusive Economic Zone