IMPLIKASI CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 DENGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017) - NIM. A2021171073, SUMBERANTO TJITRA, S.H (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2019)
ABSTRAKTesis ini membahas tentang Implikasi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-XIII/2015 Dengan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Studi Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Mekanisme Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Berdasarkan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Proses Pemilihan Kepala Daerah sebelum melaksanakan pemilihan kepala daerah. ada tahapan dan atau proses yang harus dilaksanakan. Proses merupakan rangkaian berbagai kegaiatan struktur yang bekerja dalam satu unit kesatuan. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan atau kabupaten kota berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 republik Indonesia, bahwa proses pelaksanaan pilkada diartikan sebagai salasatu rangkaian kegiatan pencalonan kepala daerah oleh partai maupun gabungan partai kepada komisi pemilihan umum (KPU) sebagai lembaga yang diberi wewenang prosesnya mulai dari penetapan pemilih hingga pelantikan kepala daerah. Calon tunggal yang merupakan Anggota DPR RI dari Partai PDIP, selama menjadi Anggota DPR RI menunjukkan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Landak. Salah satu buktinya adalah calon tunggal masih diterima masyarakat saat Pilkada 2017 lalu melawan kotak kosong. Calon tunggal terhadap kualitas demokrasi menurut politisi sekaligus anggota legislatif Kabupaten Landak dengan munculnya calon tunggal, secara normatif tidak ada masalah karena adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 100/PUU/XIII/2015 yang mengabulkan permononan atas effendi ghazali, namun secara substansi demokrasi itu berdampak buruk dikahwatirkan terhadap parpol-parpol, dan diuntungkan terhadap pasangan calon yang mempunyai modal besar untuk membayar elit-elit politik. Akibat hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh Calon Tunggal dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Landak. UU No. 8 Tahun 2015 memberikan aturan terbaru mengenai pemilihan kepala daerah, yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hal tersebut dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi bahwa, ?Pemilihan dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.? terdapat fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Adapun daerah tersebut adalah Kabupaten Landak Kondisi demikian menimbukan kekhawatiran secara nasional apabila merujuk kembali dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2015 bahwa pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara serentak yaitu pada Tahun 2017. Terhadap kondisi calon tunggal tersebut dapat disimpulkan bahwa UU No. 8 Tahun 2015 dinilai kurang antisipatif dan solutif mengantisipasi permasalahan yang muncul. Hal ini dikarenakan fenomena calon tunggal justru terjadi di awal pendaftaran dan bukan pada periode verifikasi data calon kepala daerah, sebagaimana terlihat banyaknya daerah yang hingga habis masa pendaftaran tidak memenuhi jumlah minimal dua pasangan calon kepala daerah.Kata Kunci:Implikasi, Pemilihan Kepala Daerah, Sistem pemilihan Umum ABSTRACTThis thesis discusses the Implications of Single Candidates in the Election of Regional Heads in Relation to the Decision of the Constitutional Court Number 100 / Puu-Xiii / 2015 with the General Election System in Indonesia (Study of the Election of Regional Head of Porcupine in 2017). The method used in this study is normative and sociological. From the results of this thesis, it can be concluded that the Stages of Regional Head Election with a Single Candidate Based on MK Decision Number 100 / PUU-XIII / 2015 Associated with Law Number 8 of 2015 concerning Election of Regional Heads, Process of Election of Regional Heads before implementing regional head elections . there are stages and or processes that must be carried out. The process is a series of various activities that work in a unit unit. the election of regional heads and deputy regional heads is a means of implementing people's sovereignty in the provincial and / or regency regions based on the Pancasila and the 1945 Republic of Indonesia constitution, that the process of implementing the elections is interpreted as a series of regional head nominations by parties or party combinations to the electoral commission (KPU) as an institution that is authorized by the process ranging from the determination of voters to the inauguration of regional heads. A single candidate who is a member of the Republic of Indonesia Parliament from the PDIP Party, as long as he is a member of the Republic of Indonesia Parliament shows the performance that can be received by the people of Landak Regency. One proof is that a single candidate was still accepted by the public when the 2017 regional election was against an empty box. The sole candidate for the quality of democracy according to politicians and legislators of Landak Regency with the appearance of a single candidate, normatively there is no problem because of the ruling of the constitutional court number 100 / PUU / XIII / 2015 which grants resonance to the ghazali effendi, but substantially democracy is badly worryed towards political parties, and benefit from pairs of candidates who have large capital to pay for political elites. The legal consequences of implementing regional head elections are only followed by Single Candidates in relation to the Election of Regional Heads in Porcupine District. UU no. 8 of 2015 provides the latest rules regarding regional head elections, namely the holding of regional head elections held simultaneously throughout Indonesia. This can be concluded from the formulation of Article 3 paragraph (1) of Law No. 8 of 2015 which states that,