OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MEMBANTU PROSES PEMBENTUKAN RAPERDA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - NIM. A2021171052, UTI MAGRIB ZULHAJ, S.Sos. (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2019)
ABSTRAKTesis ini berjudul â€œOptimalisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Huluâ€. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam kenyataannya, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu dalam membantu proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak optimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak pernahnya Pegawai di Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengkajian yuridis terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) selama periode tahun 2014 â€“ 2019. Di samping itu, pelaksana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tidak memahami tugas dan fungsinya karena hingga saat ini tidak ada Standard Operasional Prosedur (SOP) bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pelaksana ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam membantu proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah belum berjalan optimal dikarenakan masih minimnya pengetahuan dan pemahaman dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, masih ada anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Bapemperda, dan kurangnya koordinasi antara Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu agar tugas dan fungsinya dalam membantu proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2016 tentang2Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan melakukan uji kompetensi terhadap pelaksana ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan mereka, sehingga sesuai dengan bidang dan tugasnya, meningkatkan koordinasi dengan Bapemperda DPRD Kabupaten Kapuas Hulu agar proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik, dan merekrut tenaga ahli di bidang hukum yang berkompeten untuk membantu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.Kata Kunci: Optimalisasi, Tugas dan Fungsi, Sekretariat DPRD, Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.ABSTRAKThis thesis is entitled