Implementasi Entrepreneur Government Dalam Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo (Studi Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo) - Gani, Ferdi S (Jurnal Pelangi Ilmu, 2012)
Upaya merespon dinamika masyarakat dan berbagai tuntutan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Keberadaan undang-undang ini memberikan kewenangan yang besar pada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan menawarkan berbagai kemungkinan untuk diterapkannya paradigma baru dalam menata kembali sistem pemerintahan daerah dan menemukan cara-cara baru dalam menjalankan birokrasi publik dengan efisien, efektif, responsif, transparan dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat. Aparat birokrasi yang belum mengerti tentang apa itu entrepreneur government, ditinjau dari aspek customer oriented untuk adanya citizen carter, Aspek Efisiensi Anggaran, Aspek Inovasi dan Kreatifitas, Aspek Kompetitif dalam Penyelenggaraan Pelayanan, apalagi untuk menerapkannya akan menimbulkan suatu pemerintahan yang tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Sosialisasi dari prinsip entrepreneur government ini semestinya sering dilakukan guna memenuhi kebutuhan akan pengetahuan sumber daya manusia aparat birokrasi. Untuk menambah pengetahuan tersebut aparat birokrasi diberikan kesempatan untuk mengikuti acara-acara yang membahas konsep-konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha.