Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Jalur Pengadilan Melalui Negosiasi Antara CV. Arjuna Dengan Masyarakat Kelurahan Makroman Di Kota Samarinda - Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Fakultas Hukum Universitas MUlawarman, 2012)
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mengatur serta memberikan solusi atau jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang dewasa ini marak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus lingkungan hidup ialah terjadinya pencemaranatau perusakan lingkungan hidup yang berujung sengketa lingkungan hidup. Tujuan Penelitian : Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur di luar pengadilan dengan cara negosiasi antara CV. Arjuna dengan masyarakat Kecamatan Sambutan Kelurahan Makroman telah sesuai dengan Undang-undang dan tanggung jawab pihak terkait dalam hal ini CV. Arjuna Pasca dilakukannya negosiasi dengan masyarakat Kecamatan Sambutan Kelurahan Makroman. Metode atau Jenis Peneliltian : Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan masyarakat. Hasil Penelitian : Hasil negosiasi untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup antara masyarakat Kecamatan Sambutan Kelurahan Makroman dengan CV. Arjuna yang dilakukan kedua belah pihak di Ruang Rapat Wakil Walikota Samarinda yang difasilitasi oleh Pemerinta terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan Dan Energi Kota Samarinda telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup dan mekanismenya telah sejalan dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengawasan dari Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Dinas Pertambangan Dan Energi Kota Samarinda dan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam menyikapi sengketa lingkungan hidup yang terjadi serta melakukan pengawasan terhadap hasil kesepakatan yang telah dihasilkan oleh pihak-pihak yang bersengketa agar hasil kesepakatan dapat berjalan sesuai dengan baik.