DAMPAK PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KUBU RAYA - B2052162006, Meri Kuswanto (Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA), 2019)
ABSTRAKDengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara efektif dan terarah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Kemandirian ini sangat erat kaitannya terhadap peningkatan dan pemenghasilkan PAD. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diaharapkan akan membawa dampak yang posistif terhadap penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2 dengan melakukan pemutakhiran data PBB-P2. Tujuan dari penelitian ini 1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas kebijakan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kubu Raya, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pemuktahiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya. Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya. Metode analisi yang digunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan wawancara semi standar kepada sumber penelitian Berdasarkan hasil penelitian ini analisis efektifitas proyek pemutakhiran data PBB-P2 sebelum pemutakhiran data PBB-P2 dengan rata-rata efektifitas sebesar 81,67% dengan kriteria cukup efektif. Sedangkan sesudah pemutakhiran data PBB-P2 rata-rata efektifitas sebesar 79% dengan kriteria kurang efektif. Penerimaan PAD dari tahun 2013-2017 berfluktuatif. Penerimaan PAD tertinggi terjadi pada thaun 2017 sebesar Rp. 152,02 Miliar rupiah. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan efektifitas dan pelayanan kepada masyarakat agar penerimaan PBB-P2 dan pendapatan asli daerah terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum melakukan pemutakhiran database PBB-P2 warisan dari KPP Pratama Pontianak, kurangnya SDM yang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas, dan juga faktor internal dan eksternal lainnya. Kata Kunci: Pemutakhiran Data, PBB-P2, PAD.