IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENSERTIPIKATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH OLEH KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT - E/2072141034 - 2016, Abdul Karim Lesmana (Universitas Tanjungpura)
Tesis ini berjudul ?Implementasi Kebijakan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat?. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, serta factor penghambat proses implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini mengunakan teori implemetasi kebijakan meliputi proses organisasi, interpretasi dan aplikasi yang dikemukakan oleh Charles O. Jones. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa proses implementasi kebijakan pensertipikatan barang milik negara berupa tanaholehKanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat belum berjalan dengan efektif, dalam rangka memberikan kepastian hukum atas Barang Milik Negara berupa tanah. Belum optimalnya proses implementasi itu dapat dilihat dari aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi. Dari aspek organisasi, proses implementasi belum ditunjang dengan SDM petugas ukur yang memadai, sarana prasarana dan pendanaan untuk menjangkau tanah milik negara yang dikuasaioleh instansi vertikal di daerah. Dari aspek interpretasi, SOP (standard operational procedure) kebijakan pensertipikatan barang milik negara berupa tanah oleh Kanwil BPN Kalimantan Barat belum tersosialisasi dengan baik kepada instansi vertikal yang akan dilakukan pensertipikatan tanah, sehingga berdampak terhadap kecepatan proses pengurusan pensertipikatan tanah. Dari aspek aplikasi, proses pensertipikatan tanah menunjukkan target yang ditetapkan tidak terealisasi seluruhnya, karena minimnya informasi yang tersedia berupa data riwayat tanah yang saat ini digunakan olehinstansi vertikal, sehingga proses pengukuran tanah sebagai dasar dikeluarkannya sertipikat menjadi tidak efektif.