IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN RI NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) (STUDI KASUS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KECAMATAN PONTIANAK TIMU - Sukandar, Sukandar (Universitas Tanjungpura)
Hasil survey nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2008 menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia yakni 3.362.519 orang atau tingkat prevalensinya meningkat dari 1,75 % pada tahun 2004 menjadi 1,9 % dari total populasi. Jumlah penyalahguna tersebut dipetakan sebanyak 1.355.050 orang dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Kota Pontianak menduduki peringkat ke-1 diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dari 62 kasus yang terjadi di Kota Pontianak pada tahun 2010 sebanyak 36 kasus terjadi di Kecamatan Pontianak Timur. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni dengan menerbitkan dan mengimplementasikan Inpres No. 12 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan studi kasus. Sumber informasi adalah guru BK, siswa SMA N 6, kader anti narkoba, Kepala Sekolah, Kepala BNN Kota Pontianak, Kasi Pencegahan BNN Kota Pontianak. Proses implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Peran guru Bimbingan Konseling (BK) yang kurang maksimal dan ketersediaan sarana informasi yang berupa leaflet, poster serta buku petunjuk P4GN sangat terbatas menyebabkan rendahnya pemahaman siswa tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Disamping itu terdapat faktor penghambat dalam memberikan pemahaman kepada siswa yaitu faktor komunikasi, sosialisasi kebijakan ini belum terlaksana secara intensif dan merata di semua sekolah, faktor sumber daya, jumlah tenaga penyuluh, dana dan sarana prasarana masih sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di Kota Pontianak, faktor disposisi, sikap dan motivasi petugas penyuluh lapangan masih rendah dimana intensitas sosialisasi masih kurang, faktor struktur birokrasi, struktur birokrasi yang timpang dan SOP yang menimbulkan multi tafsir. Kata Kunci : Inpres No. 12 Tahun 2011, Implementasi.