PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEBAKARAN BERDASARKAN PASAL 28 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 21 TAHUN 2010 - - A01109195, HERA PUSPITA SARI (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2014)
Pemadam kebakaran merupakan bagian dari suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dianggap kecil namun keberadaannya memberi pengaruh yang sangat besar bagi pembangunan daerah itu sendiri, pada khususnya di Kota Pontianak. Skripsi ini berjudul â€œ PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEBAKARAN BERDASARKAN PASAL 28 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 21 TAHUN 2010 â€œ. Dengan permasalahan â€œmengapa pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Kebakaran di Kota Pontianak belum dapat dilakukan secara efektif?â€ dan metode penelitian yang digunakan adalah Sosiologis (sociolegal research). Namun dalam kenyataannya dilapangan masih banyak kendala yang dihadapi oleh Pemadam Kebakaran seperti masalah penanganan pemadaman api yang dilakukan petugas dirasakan belum efektif dan efisien serta Standar Operasional Prosedur yang dimiliki Pemadam Kebakaran Kota Pontianak masi jauh dari Standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri, baik mengenai jumlah aparatur hingga sarana dan prasarana. Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan mengenai ruang lingkup bidang kebakaran meliputi pencegahan dan pemadam kebakaran, sarana dan peralatan kebakara, Pasal 28 Nomor 21 Tahun 2010 Peraturan Walikota Pontianak, bahwa faktor penyebab terhambatnya pemadam kebakaran dalam menjalankan peran dan fungsinya adalah aparatur, sarana prasarana dan peran serta masyarakat yang kurang mendukung. Hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap kinerja pemadam kebakaran yang dituntut harus maksimal dalam setiap upata pemadaman yang memiliki dampak yang lebih luas yakni pembangunan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, guna mendukung berjalannya tugas dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang kebakaran tersebut diperlukan penambahan pada sumber daya manusia, peralatan yang lebih memadai dalam operasionalnya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan akan bahaya kebakaran, serta melakukan peninjauan atau analisis terhadap keberadaan Pemadam Kebakaran dalam perumpunan urusan yang diwadahi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.Keyword : -