SISTEM OUTSOURCING DALAM REKRUTMEN PEKERJA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE KOTA PONTIANAK - - A11111213, SYARIFAH INDAH (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015)
FINANCE KOTA PONTIANAKâ€. Masalah yang diteliti â€œfaktor apakah yang menyebabkan PT. Federal International Finance Kota Pontianak menggunakan sistem out sourcing dalam rekrutmen pekerjanyaâ€. Metode yang digunakan Deskriptif Analis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Sistem outsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja secara tertulis. Ketentuan ini secara khusus diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja outsourcing yaitu: 1). Hak pekerja yaitu hak akan upah, hak pekerjaan dan hak perlindungan, 2). Hak pengusaha yaitu hak mengatur dan hak memerintah, 3). Kewajiban pekerja yaitu melaksanakan perintah dan menaati peraturan, 4). Kewajiban pengusaha yaitu membayar upah, memberikan pekerjaan dan memberikan perlindungan. Selanjutnya penelitian ini dilakukan di PT. Federal International Finance Kota Pontianak, dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dan penyebaran angket. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa PT. Federal International Finance Kota Pontianak tidak bertanggung jawab atas karyawan yang direkrut secara outsourcing, yang bertanggung jawab adalah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja untuk memenuhi hak-hak karyawan berupa gaji, tunjangan kesehatan, jamsostek, dan sebagainya, hal ini dikarenakan tidak adanya keterikatan hukum antara PT. Federal International Finance dengan pihak pekerja yang direkrut secara outsourcing. Kemudian faktor penyebab PT. Federal International Finance menggunakan sistem outsourcing dalam perekrutan karyawan adalah suatu strategi yang digunakan untuk menghemat pengeluaran perusahaan dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di PT. Federal International Finance Kota Pontianak, selain itu juga untuk menghindari resiko apabila terjadi pemutusan hubungan kerja perusahaan tidak perlu membayar pesangon. Tidak ada ikatan hukum antara pekerja dengan PT. Federal International Finance Kota Pontianak, maka akibat hukum bagi pekerja yang direkrut secara outsourcing oleh PT. Federal International Finance tidak ada. Apabila suatu saat terjadi perselisihan antara pihak pekerja dengan PT. Federal International Finance tidak akan bisa ditempuh dengan jalur hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh karyawan outsourcing apabila PT. Federal International Finance Kota Pontianak tidak bertanggung jawab atas perjanjian outsourcing adalah hanya sekedar memberikan informasi wanprestasi yang terjadi di perusahaan tempatnya bekerja kepada perusahaan (vendor) agar bisa ditindaklanjuti oleh perusahaan (vendor) dan apabila tidak ditindaklanjuti pekerja bisa saja melaporkan kepada petugas pengawas ketenagakerjaan melalui serikat pekerja/buruh agar bisa ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penunjang hasil produksi. Dilihat dari sisi penawaran, umumnya hampir di setiap negara menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dari Tahun ketahun sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi dengan tujuan agar dapat menyerap angkatan kerja. Mempekerjakan karyawan dalam ikatan kerja outsourcing nampaknya sedang menjadi tren atau model bagi pemilik atau pemimpin perusahaan baik itu perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta. Banyak perusahaan outsourcing yakni perusahaan yang bergerak di bidang penyedia tenaga kerja aktif menawarkan keperusahaan-perusahaan pemberi kerja,Â sehingga perusahaan yang memerlukan tenaga kerja tidakÂ perlu susah-susah mencari, menyeleksi dan melatih tenaga kerja yang dibutuhkan. Outsourcing menjadi cukup populer belakangan ini terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai tenaga kerja. Outsourcing juga dikenal dengan istilah alih daya. Dalam dunia bisnis, outsourcing (alih daya) dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya non-core atau penunjang oleh suatu perusahaan atau penyedia jasa pekerja/buruh. Banyak pembisnis yang menggunakan sistem outsourcing (alih daya)Â karena dinilai lebih mengurangi biaya produksi dan lebih cepat pengerjaannya dibanding dengan mengerjakan sendiri. Manfaat outsourcing (alih daya) bagi masyarakat adalah untuk perluasan kesempatan kerja, outsourcing (alih daya) sebagai salah satu solusi dalam menanggulangi pengangguran dan menjadi salah satu solusi dari perluasan kesempatan kerja. Bagi pemerintah, pelaksanaan outsourcing (alih daya) memberikan manfaat untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberadaan perusahaan yang bergerak pada bidang outsourcing (alih daya) secara tidak langsung telah membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Kecenderungan beberapa perusahaan untuk memperkerjakan karyawan dengan sistem outsourcing (alih daya) pada saat iniÂ umumnya dilatarbelakangi oleh strategi perusahaan untuk melakukan penghematan pengeluaran biaya perusahaan. Dengan menggunakan sistem outsourcing (alih daya) pihak perusahaan berusaha untuk menghemat biaya pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Gagasan awal berkembangnya outsourcing adalah untuk membagi risiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk masalah ketenagakerjaan. Kehadiran negara yang semula diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh, malah justru sebaliknya, kehadiran negara lebih terkesan represif bahkan aksploitatif terhadap kepentingan pekerja/buruh. Sementara peran Negara dalam hubungan industrial terkesan fasilitatif dan akomodatif terhadap kepentingan pemodal. Problema outsourcing (alih daya) di Indonesia semakin parah seiring dilegalkannya praktik outsourcing (alih daya) dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang banyak menuai kontroversi itu. Ditengah kekhawatiran masyarakat akan lahirnya kembali bahaya kapitalisme, pemerintah justru melegalkan praktik outsourcing (alih daya) yang secara ekonomi dan moral merugikan pekerja/buruh. Kontroversi itu berdasarkan kepentingan yang melatarbelakangi konsep pemikiran dari masing-masing subjek. Bagi yang setuju berdalih bahwa outsourcing (alih daya) bermanfaat dalam pengembangan usaha, memacu tumbuhnya bentuk-bentuk usaha baru yang secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja dan bahkan di berbagai Negara praktik seperti ini bermanfaat dalam hal peningkatan pajak, pertumbuhan dunia usaha, pengentasan pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan daya beli masyarakat, sedangkan bagi perusahaan sudah pasti, karena setiap kebijakan bisnis tetap berorientasi pada keuntungan. PT. Federal International Finance Kota Pontianak merupakan salah satu perusahan yang menggunakan jasa outsourcing (alih daya) dalam rekrutmen tenaga kerja. Sistem perekrutan tenaga kerja outsourcing (alih daya) ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perekrutan karyawan pada umumnya. Perbedaannya, karyawan ini direkrut oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (vendor) yaitu PT. Swakarya Insan Mandiri, bukan oleh PT. Federal International Finance Kota Pontianak Secara Langsung. Kemudian, oleh PT. Swakarya Insan Mandiri karyawan akan dikirimkan ke perusahaan lain (klien) yang membutuhkannya, termasuklah PT. Federal International Finance Kota Pontianak. Dalam sistem kerja ini, PT. Swakarya Insan Mandiri melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan outsourcing. Selanjutnya mereka menagih ke PT. Federal International Finance. Pekerja outsourcing (alih daya) biasanya bekerja berdasarkan kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing bukan dengan perusahaan pengguna jasa, dapat simpulkan memang sistem ini lebih menguntungkan satu pihak yaitu pihak perusahaan, bagaimana dengan pekerjanya? pekerjanya akan semakin susah untuk menikmati hasil pekerjaannya. Â Keywords: Rekrutmen Pekerja, Sistem Outsourcing Â