PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS UMUR PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI DUSUN TUBUNG KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI - - A11111027, RONI SUGIARTO (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974Â tentang perkawinan sudah menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk di izinkan kawin berarti di pandang sudah matang bagi seorang wanita untuk berumah tangga. dan dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapatkan izin dari orang tua. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan jenis pendekatan deskriptif analisis yaitu mengambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian, dan kemudian menganalisisnya hingga menarik kesimpulan akhir. Teknik dan alat pengumpul data mengunakan teknik komunikasi langsung dengan cara wawancara, dan komunikasi tidak langsung dilakukan dengan angket. Bahwa pelaksanaan ketentuan batas umur perkawinan berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum sepenuhnya terlaksana di Dusun Tubung Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi karena masih ada yang melakukan perkawinan di bawah umur di Dusun Tubung, Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur adalah kurangnya perhatian dari orang tua sehingga menyebakan terjadinya hamil di luar nikah, dan faktor ekonomi yang tidak berkecukupan. Bahwa akibat hukum bagi salah satu pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur adalah diberikan sanksi dengan membayar dendaÂ kepada Kepala adat di Dusun Tubung dan diberikan sanksi yang ada pada pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Dan upaya yang dilakukan oleh petugas desa, kepada masyarakat di Dusun Tubung Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi adalah dengan memberikan penyuluhan di Dusun tersebut dengan memberitahukan akibat hukum yang terjadi apabila melanggar Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Â Keywords : Perkawinan, ketentuan batas umur perkawinan