ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 20 UUPA N0. 5 TAHUN 1960 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 11 TAHUN 2010, TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DALAM KAITANNYA DENGAN STATUS HAK MILIK ATAS TANAH - - A11111004, M.RUSARI (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015)
Masalah pertanahanÂ muncul, ketika kewenangan (hak mengusai negara) diperhadapkan dengan hak warga negara, khususnya hak milik Individu dan hak komunal yang memiliki kewenangan tunggal yang sangat besar untuk mengelelola, pembagian , penguasaan, pemanfaatan dan peruntukan tanah harus berhadapanÂ dengan hak asasi yang melekat pada diri rakyatnya sendiri.Pengakuan kepemilikan tanah yang dikonkritkan dengan sertifikat sejak lama terjadi pada zaman sebelum kemerdekaanÂ Demikian juga di negara lainnya seperti Inggris, sertifikat merupakan pengakuan hak-hak atas tanah seseorang yang diatur dalam UndangÂ·Undang Pendaftaran Tanah (Land Registrations Act 1925). Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1 dan 2)Â Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktianÂ yang kuat mengenai data fisik dan data YuridisÂ yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuaiÂ dengan data yang ada dalam surat ukurÂ dan buku tanah yang bersangkutan. Mengenai kekuatan hukum dalam status hak milik atas tanah, diperkuat dan ditegaskan dalam pasal 20 UUP, dinyatakan :Hak milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6 Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan seringkali merugikan rakyat yang merupakan titik awal perebutanÂ dalam sumber daya tanah. Mengetahui dan menyadari beberapa kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat , maka pemerintah melaluiÂ PP No. 36 Tahun 1998 tentangÂ Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Dalam Pasal 1 Point 5 PP No. 36 tahun 1998, disebutkan bahwa â€œTanah terlantarÂ adalah tanah yang diterlantarkanÂ oleh pemegang hak atas tanahâ€ Kemudian dalam Pasal 3 ditegaskanÂ kembali perihalÂ tanah hak (Hak Milik, HGU,dan HGB serta Hak Pakai) dapat dinyatakan sebagai tanah terlantarÂ apabila tanahÂ tersebut dengan sengajaÂ tidakÂ dipergunakanÂ oleh pemegang haknyaÂ atau tidak dipeliharaÂ secara baik. Pasal ini mengulang bunyi pasal 27 UUPA. Perjalanan PP Nomor. 36 Tahun 1998, belum memberikan dampak terhadap penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, sehingga pada akhirnya dibuatÂ produk hukum terbaru berbentuk Peraturan Pemerintah, yaitu melaluiÂ Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2010, Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar, yang ditindak lanjuti dengan keputusan kepala Badan. Didalam PP Nomor. 11 tahun 2010 iniÂ tidak ada salah satu pasalpun yang menyebutkanÂ batasan tanah terlantar termasuk Pada Status Hak Milik, Hal ini merupakan sebuah kerancuan dimana Status Hak milim berdasarkan pasal 20 UUPA yang menyatakan status Hak milik adalah kuat tetapi dilain pihak dengan kondisi diterlantarkan dapat dibatalkan dengan sebuah Peraturan pemerintah yang setiungkat lebih rendah dari UUPA. Kemerdekaan Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, merupakan batas akhir berlakunya tata hukum , yang olehÂ Prof. Dr. Ahmad Sanusi,SH, mengatakan bahwa Hukum yang berlaku sekarangÂ di sini ia menerangkan seluruh hukumÂ dari berbagai cabangnya yang kini berlaku di Indonesia, dan yang berlakunya baik ituÂ atas semua orang, maupun atas golongan-golonganÂ penduduk tertentu.[1]Â artinya beralihnya tata hukum Kolonial kepada tata hukum Indonesia, tetapi untuk proses pembentukan hukum sebagai pengganti hukum colonial, tidak secepat apa yang diharapkan, karena proses pembentukan hukum yang menjadi tata hukum tidak semudah apa yang dipikirkan, oleh karena itu Melalui Peraturan Peralihan Pasal II, UUD Tahun 1945,â€ Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsiÂ sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang iniâ€ memahami hal tersebut dengan maksud mengisi kekosongan hukum, seperti disebutkanÂ Pasal II Aturan Peralihan. Dengan demikian atas dasar tersebut, produk hukum lama masih tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Falsafah bangsa yaitu Pancasila dan UUD tahun 1945. Pergeseran nilai terjadi terhadap pengelolaan tanah , yaitu dari tanahÂ yang dikelola bersama , dimana tanah tidak semata-mataÂ bernilai uang , menjadi asset komoditiÂ yang bisa diperdagangkan, yang memiliki nilai ekonomisÂ dan obyek spekulasiÂ bagi orang yang mempunyai uang banyak, hal inilah yang menyebabkanÂ hak-hak rakyatÂ atas tanah, terpangkas untuk kepentingan investor sehingga kemiskinanÂ mulai dirasakanÂ oleh rakyatÂ yang termarginalkan Pada era inilah terjadi perubahan politik agrarianÂ nasional. Pemerintah sekarang tidak lagi berangkatÂ dari paradigmaÂ UUPA, akan tetapi memaknai paradigmaÂ UUPAÂ yang neo populis tersebut yang menyatakan bahwa â€œtanah itu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rakyatâ€ dengan paradigma â€œ Sumber-sumber agrarian adalah komoditasâ€ Tanah dalam hal ini telah dirubah dari memiliki karakter sosial, menjadi masuk dalam skema pasar tanah Â Kata kunci : Peraturan yang lebih rendah