PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PONTIANAK DALAMMENCEGAH (PREVENTIF) PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK - - A01112002, EVI PURMALA (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2016)
Peredaran narkotika merupakan perilaku yang menyimpang dan melawan hukum. Tindak pidana narkotika ini telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tercantum suatu instansi yaitu Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan program P4GN (pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika) yang dipertegas dengan dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) serta pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal itu maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang : â€œPenegakan Hukum Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Dalam Mencegah (Preventif) Peredaran Narkotika Di Kota Pontianakâ€. Dalam kajian peneliti tentang masalah ini adalah : â€œFaktor penghambat apa yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak dalam mencegah (preventif) peredaran narkotika di kota Pontianakâ€. Skripsi ini adalah suatu tinjauan ilmu pengetahuan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai peredaran narkotika yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika ditengah-tengah masyarakat dan mengungkapkan, untuk mengungkapkan faktor penghambat yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Pontianak dan untuk mengukapkan upaya-upaya preventif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Pontianak. Skripsi ini adalah sebuah karya tulis yang dirangkum dari hasil penelitian dan penyusunannya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dimana peneliti meneliti dan menganalisa serta menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat penelitian ini dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak dalam mencegah (preventif) peredaran narkotika di Kota Pontianak yaitu kurangnya hubungan kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak dengan instansi terkait lainnya dan peran serta warga masyarakat yang belum maksimal karena telah diketahui masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui bahaya atau dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika dan warga masyarakat lebih baik memilih untuk membiarkan daripada melaporkan adanya tindak pidana narkotika baik itu penyalahgunaan maupun terjadinya peredaran narkotika di wilayah Kota Pontianak. Oleh karena itu diharapkan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak lebih meningkatkan kemampuan dan kemauan dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Pontianak, meningkatkan kerjasama antara Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak dengan instansi terkait. Selain itu upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika perlu melibatkan segenap lapisan masyarakat sebagai kontrol sosial baik dari tokoh-tokoh masyarakat maupun pemuka agama untuk memberikan penyadaran moral, diharapkan masyarakat terus menyebarluaskan informasi anti narkotika serta menjauhi bentuk-bentuk kegiatan yang mengarah kepada penyalahgunaan narkotika. Pemerintah maupun aparat penegak hukum harus meningkatkan penyuluhan hukum dan memeberikan tindakan sanksi yang tegas dari aparat beserta pemerintah terhadap para pelaku peredaran narkotika di wilayah Kota Pontianak. Kata Kunci : peredaran, preventif, narkotika, Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak. Â