PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK - - A11110024, SUKARDI (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2012)
Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yakni kekuasaan kehakiman. Salah satu asas esensial yang terkandung dalam KUHAP yang merupakan interpretasi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani proses peradilan. Apakah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini akan dapat menjadi kenyataan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan di Indonesia? Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tidak mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap asas-asas tersebut sehingga tingkat kepatuhan akan pelaksanaan asas tersebut masih rendah. Pada dasarnya asas ini harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya tidak semua proses penegakan hukum mampu mewujudnyatakan asas dimaksud, khususnya pada perkara tindak pidana penipuan. Perkara tindak pidana penipuan yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan biasa secara mekanisme membutuhkan tahapan-tahapan yang kenyataannya jauh dari efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian perkara yang bermuara pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. Pemaknaan atas asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan memerlukan batasan-batasan normatif serta kriteria yang lebih jelas yang bernuansa pada aspek efisiensi dan efektivitas peradilan. Keyword : asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, kekuasaan kehakiman