PRAKTEK PENYELUNDUPAN PAJAK UNTUK MENGHINDARI PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR, STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK - - A11111136, ALFA FAROTUA PASKAH (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015)
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pemerintahan daerah, dan bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan/sasaran. Keberhasilan dari kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dan serta solusi-solusi lain yang diakibatkannya, maka dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang berlaku pada kendaraan kedua dan seterusnya, yang dimunkinkan para wajib pajak akan berfikir panjang bila memiliki kendaraan lebih dari dua kendaraan bermotor. Kegitan penyelundupan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ternyata dengan cara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), maksudnya menggunakan nama dan alamat yang berbeda, atau menggunakan KTP milik orang lain, jika sudah demikian sebagai Penyidik yang telah diberi tugaskan oleh undang-undang (POLISI Republik Indonesia) menjadi sulit dalam pembuktikan tindak pidana (penyelundupan pajak Progresif Kendaraan Bermotor) yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Karena secara atministrasi pelaku melakukan penyelundupan pajak progresif dengan cara mengikuti prosedur. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mensosialisasikan pajak progresif kendaraan bermotor yang hasilnya dapat menjadikan masyarakat sadar hukum, dengan membayar pajak berarti telah membantu Negara dalam membiayai insfrastruktur melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga melalui sosialisasi tersebut dapa tercapai misi dan visi pemerinta untuk pajak progresif kendaraan bermotor. Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari sektor pajak. Pajak merupakan kewajiban rakyat dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional, Kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah. Undang-undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak atau yang disebut dengan self assessment system. Self assessment system adalah model pembayaran Pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainya untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Pajak sebenarnya merupakan utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada negara. Menurut hukum perdata, utang adalah perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum) untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang menjadi hak pihak lainnya. Secara yuridis dalam hal utang harus ada dua pihak, yakni pihak kreditor yang mempunyai hak dan pihak debitur yang mempunyai kewajiban. Pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan/sasaran penelitiaan ini adalah kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya pada pajak progresif kendaraan Bermotor di Kota Pontianak, sebagai akibat adanya pemberlakuan tarif pajak progresif setelah dikeluarkanya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah atas dasar kewenangan Menteri Dalam Negeri yang memberlakukan kebijakan tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Keberhasilan dari kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dan serta solusi-solusi lain yang diakibatkannya, maka dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang berlaku pada kendaraan kedua dan seterusnya, yang dimunkinkan para wajib pajak akan berfikir panjang bila memiliki kendaraan lebih dari dua kendaraan bermotor. Pajak Progresif kendaraan dapat juga sebagai cara Pemerintah untuk menekan besarnya subsidi terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), yang saat ini masih dirasakan kurang tepat tujuan pada subsidi BBM, karena ternyata BBM bersubsidi lebih dinikmati oleh kalangan mampu daripada masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah berharap dalam mengeluarkan pajak progresi dapat menekan besarnya jumlah BBM bersubsidi yang dikeluarkan negara, karena dalam penggunaan BBM bersubsidi dianggap lebih banyak kendaraan mewah daripada kendaraan angkutan umum perkotaan, oleh karena itu Pajak Progresif Kendaraan diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat pada kepemilikan yang kedua dan seterusnya dalam nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama maka pemerintah berharap masyarakat memiliki rasa cukup berat apabila memiliki kendaraan lebih dari satu yang pastinya akan berpengaruh terhadap BBM bersubsidi yang dikonsumsi masyarakat yang tidak tepat sasaran. enulis merasa masih sangat tingginya penyerapan terhadap BBM bersubsidi yang sering ditandai dengan langka BBM bersubsidi di SPBU, dengan demikian berarti pemerintah harus menambah jumlah pasokan BBM bersubsidi tersebut di depot-depot Pertamina yang sudah pasti akan membengkak pula dana subsidi yang Negara keluarkan melalui BBM bersubsidi tersebut Prinsip dari pajak progresif kendaraan bermotor adalah bagaimana sebenarnya merubah pandangan masyarakat akan pentingnya membayar pajak (sadar hukum) karena dengan kita membayar pajak pada negara maka kita sama saja secara tidak langsung telah membantu negara dalam membangun negara lewat Pendapatan Daerah hingga Pendapatan Negara yang pastinya sumber dana bagi pelaksanaan program daerah maupun pusat dalam pembangunan, tentu semua tidak berjalan lancar sesuaimapa yang kita inginkan bersama, dan bagi objek pajak yang tidak membayar pajak terutama yang tidak mau membayar pajak, disini ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan paksa, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan surat paksa. Serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak. memberlakukan kebijakan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor dimana tujuan dari kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan didaerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kepatuhan pajak berhubungan dengan ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melakukan ketentuan perpajakan, kepatuhan pajak merupakan salah satu agenda yang penting baik dinegara maju maupun dinegara berkembang, Contohnya Indonesia dalam meningkatkan pendapatan dari pajak, sehingga dengan adanya kepatuhan maka wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakann dengan baik dan tepat waktu dalam membayar pajak. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan saat ini Undang- Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah lagi menjadi Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dimana alasan dari penggantian undang-undang tersebut adalah untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang dimana Kabupaten/Kota boleh menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam UU PDRD yang baru juga ditetapkan bahwa daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam undang-undang. Selain memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah, tujuan undang-undang ini juga sebagai penguatan perpajakan daerah yang artinya dengan perluasan obyek pajak daerah seperti dalam pajak kendaraan bermotor dimana dalam PDRD yang baru termasuk golongan kendaraan ermotor adalah kendaraan pemerintah (Pusat dan Daerah), tidak hanya itu perluasan obyekpun juga diperluas pada pajak Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pemberian kewenangan ini dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, maka daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang ini, selain itu untuk menghindari perang tarif dalam pajak kendaraan bermotor maka undang-undang ini juga menetapkan tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor. Pada dasarnya pengaturan tarif yang demikian ini juga diperkirakan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih ditetapkan seragam secara nasional. Tetapi sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan berdasarkan pertimbangan tertentu, maka dengan ini Menteri Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan pada penetapan Nilai Jual Kendaraam Bermotor ke Daerah. Tidak hanya itu, kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor juga diarahkan dalam mengurangi tingkat kemacetan didaerah perkotaan dengan memberikan kewenangan Daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Pemerintah memberlakukan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bebas BBNKB) dimana tujuan dari Bebas BBNKB ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang kendaraannya telah dijual atau diblokir untuk segera dibalik nama tanpa dipungut biaya balik nama agar tidak terkena pajak progresif selain itu tujuan diberlakukannya bebas BBNKB ini juga untuk menunjang agar penerimaan pajak bisa masuk lebih banyak dimana dimaksudkan bagi kendaraan dari luar propinsi untuk memutasikan kendaraannya ke Provinsi Kalimantan Barat, dengan begitu kendaraan yang menetap di Provinsi Kalimantan Barat tidak hanya semata-mata pemakai jalan tetapi juga turut andil dalam membayar pajak. Oleh karena itu Permasalahanpun muncul, permasalahan disebabkan adanya gejala ketidakpatuhan dari wajib pajak di SAMSAT kotamadya Pontianak dimana pada kenyataannya program Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga dimanfaatkan oleh sebagian wajib pajak yang terkena pajak progresif dengan beralih kepemilikan yakni melakukan bea balik nama kepada salah satu anggota keluarganya untuk tidak terkena pajak progresif, bahkan terdapat juga wajib pajak yang sengaja memanfaatkan program bebas bea balik nama untuk meminimalkan jumlah pajak yang berlebih akibat proses bea balik nama. Keyword : Penyelundupan Pajak Untuk Menghindari Pajak Progresif Kendaraan Bermotor