IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB - - A01112252, NELLA HASIAN SILITONGA (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2016)
Penerapan Standar Nasional Indonesia pada suatu produk dapat meningkatkan mutu dan kualitas suatu produk yang dihasilkan oleh produsen. Implementasi Standar Nasional Indonesia terhadap produk mainan anak merupakanÂ salah satu kebijakan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah secara nasional guna melindungi anak-anak dari ancaman banyaknya beredar mainan anak yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya, sehingga dapat mengancam kesehatan dan keselamatan anak. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Standar Nasional Indonesia pada produk mainan anak di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan yang ada dan faktor-faktor yang menjadi kendala Disperindakop dan UKM Kota Pontianak dalam mengefektifkan Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian dengan mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya yaitu hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research ), cyber media yang dilakukan melalui media internet dengan mengakses berbagai artikel, buku-buku digital dan website resmi, dan teknik komunikasi langsung berupa wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini Berdasarkan pembahasan terhadap hasil analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan pertama, bahwa impelementasi dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib belum terlaksana secara merata karena masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka mendukung penerapan peraturan mengenai mainan anak wajib Standar Nasional Indonesia tersebut. Kedua, pengawasan mainan wajib bertandar nasional pun belum secara merata dapat dilakukan karena keterbatasan Petugas Pengawasan Barang dan Jasa yang ada di Kota Pontianak. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang menjadi kendala Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak dalam menerapkan peraturan mengenai mainan anak wajib SNI adalah seperti: minimnya jumlah Petugas Pengawasan Barang dan Jasa (PPBJ) di Kota Pontianak; sebagian besar pegawai di bidang perdagangan kurang mengetahui hukum dan memahami peraturan; masalah Sumber Daya Manusia (SDM), dan adanya mutasi pegawai. Kata Kunci : Implementasi, SNI Wajib, Produk Mainan Anak.